Gerindra: Pengusulan hak interpelasi tidak ada kaitan dengan Pilgub Sumbar

Padang, (ANTARA) - Ketua fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat Hidayat menyatakan pengusulan hak interpelasi yang diajukan tiga fraksi tidak ada kaitan dengan Pilgub Sumbar 2020 akan tetapi fokus mempertanyakan pemanfaatan APBD Sumbar yang digunakan untuk perjalanan dinas gubernur dan persoalan BUMD.

“Kita pastikan kita tidak berniat buruk kepada pemprov dalam hal ini gubernur namun fokus minta keterangan terhadap dua persoalan tersebut,” kata dia di Padang, Selasa.

Menurut dia pengusulan ini diusulkan setelah adanya kajian baik di tingkat fraksi maupun partai. Baik di Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat.

Pengusulan ini sudah melalui mekanisme internal seperti kajian terhadap penggunaan hak bertanya kepada gubernur terhadap dua persoalan tersebut

Dirinya berharap ini pengusulan ini tidak gagal, pihaknya akan berupaya agar disetujui dalam rapat paripurna nantinya.

Ia menjelaskan langkah ini diambil bukan untuk menciderai pemerintah namun membuka ruang untuk mengetahui pemanfaan dana APBD Sumbar dari dua persoalan ini.

Baca juga: Tiga fraksi DPRD Sumbar usulkan hak interpelasi kepada gubernur

Sementara itu Sekretaris fraksi DPRD Sumbar Golkar Afrizal mengatakan keputusan ikut bergabung mengusulkan hak interpelasi ini karena pihaknya telah berkali-kali meminta penjelasan terkait perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan pengelolaan BUMD namun hasilnya tidak sesuai harapan.

Namun,lanjutnya penjelasan yang didapatkan dari gubernur melalui OPD terkait hanya sebatas formalitas dan tidak memuaskan.

Ia mengatakan penggunaan hak interpelasi terkait dua hal tersebut sesuai dengan keinginan partai dan pihaknya telah koordinasikan hal ini dengan partai.

Sekretaris fraksi Demokrat DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan sejak awal sudah mempertanyakan hal ini dan akhirnya Partai Gerindra muncul mengusulkan ini dan tentu pihaknya mendukung.

“Kita juga berkoordinasi dengan Ketua Demokrat Sumbar Mulyadi dan hingga saat ini tidak ada bahasa menolak sehingga kita sepakat menjadi salah satu pengusul hak interpelasi tersebut,” kata dia

Sebelumnya sebanyak tiga fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat saat jumpa pers di Padang, Selasa mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.

"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .

Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat

Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dihadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.

Ia menjelaskan usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.

Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar

Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD. (*)