BPK: Kepala daerah jangan berpuas diri dengan predikat WTP

id berita padang, berita sumbar, BPK Sumbar, opini WTP

BPK: Kepala daerah jangan berpuas diri dengan predikat WTP

kata Kepala BPK perwakilan Sumbar Yusnadewi (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan kepala daerah jangan berpuas diri dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena hal itu baru penyajian laporan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Tetapi apakah penggunaan keuangan negara efektif, efisien dan tepat sasaran masih ada lanjutannya yang perlu diperhatikan," kata Kepala BPK perwakilan Sumbar Yusnadewi di Padang, Kamis.

Menurut dia kalau sudah mendapatkan predikat WTP jangan langsung puas karena tujuan akhir dari penggunaan uang negara adalah sejauh mana manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat.

"Ini yang harus diperhatikan dan menjadi visi dan misi daerah," kata dia.

Ia menjelaskan opini WTP merupakan penilaian terhadap bagaimana penyajian laporan keuangan memenuhi standar kewajaran.

"Akan tetapi pandangan yang berkembang di masyarakat kalau suatu daerah sudah mendapatkan WTP maka pemikiran yang berkembang adalah sudah bagus," kata dia.

Ia mengatakan seharusnya WTP itu merupakan suatu keharusan dan bukan dipandang sebagai prestasi karena pemerintah daerah memang harus menyajikannya demikian.

"Justru kalau tidak WTP seharusnya diberi sanksi," ujarnya.

Yusnadewi menyampaikan di Sumbar secara umum semua daerah sudah menyandang predikat WTP dan pada 2019 ada satu daerah yang turun status.

Sejalan dengan itu Kepala Subauditorat Sumbar II BPK Hari Fitrianto menyampaikan pemeriksaan keuangan yang didesain oleh pihaknya bukan untuk mencari penyimpangan melainkan meyakinkan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar.

"WTP itu bukan kebenaran melainkan kewajaran atau ketidakwajaran," kata dia.

Kemudian jika ada daerah yang mendapatkan predikat WTP namun kepala daerahnya jadi tersangka korupsi di KPK ia melihat penyebabnya lebih banyak di luar wilayah pemeriksaan BPK.

"Misalnya kepala daerah tersebut tersangkut kasus gratifikasi dan itu di luar lingkup pemeriksaan BPK," kata dia. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar