Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) mendeklarasikan janji kinerja 2020 demi membenahi serta meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di daerah setempat.
"Hari ini dilakukan penandatangan pakta integritas serta deklarasi janji kinerja 2020. Sasaran yang ingin dituju adalah terwujudnya pelayanan maksimal untuk masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Suharman, di Padang, Kamis.
Ia menegaskan pelayanan maksimal tersebut juga termasuk memastikan pelayanan yang bebas dari gratifikasi, pungutan liar, suap, serta tindakan melanggar aturan lainnya.
"Para pelanggar akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai aturan," katanya menegaskan.
Deklarasi kinerja sekaligus penandatangan pakta integritas disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Amran, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani.
Ia juga menyebutkan target akhir yang hendak dicapai adalah terbentuknya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkup instansi dengan jumlah pegawai sebanyak 1.357 orang.
Ada enam poin janji kinerja yang dideklarasikan yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, mengembangkan kerjasama tim serta e-goverment untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan akses layanan hukum dan HAM yang berkeadilan.
Selanjutnya adalah revitalisasi Kanwil Kemenkumham sebagai law and human right centre, meningkatkan keramahtamahan, dan terakhir menjadi role model serta memberi kinerja terbaik bagi organisasi.
Sementara pakta integritas memuat tujuh poin di antaranya pro aktif dalam mencegah serta memberantas korupsi, tidak menerima atau memberi suap, bersikap transparan, dan lainnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani menyambut baik kegiatan tersebut, namun ia mengingatkan agar komitmen harus sejalan dengan sikap serta perilaku.
Mengingat pihaknya sampai saat ini masih menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait isu pemasyarakatan serta isu imigrasi.
Karena itu pembenahan harus terus dilakukan demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Berita Terkait
Tujuh daerah di Sumbar gelar gladi bencana gempa dan tsunami
Rabu, 24 April 2024 19:57 Wib
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Orientasi Awal calon ASN Kemenkumham Sumbar, Kadivmin beri pembekalan dan pelaksanaan Tusi
Rabu, 24 April 2024 19:11 Wib
Kejari Pasaman Barat nilai perkara pencabulan persoalan serius dan harus ada penanganan
Rabu, 24 April 2024 18:14 Wib
Pemkot Bukittinggi raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 24 April 2024 15:40 Wib
Personel Lapas Bukittinggi terbatas, Legislator DPD RI lakukan peninjauan
Rabu, 24 April 2024 15:38 Wib
Kemenkumham Sumbar-DPRD Dharmasraya kerjasama naskah akademik ranperda
Rabu, 24 April 2024 15:32 Wib
Rp416,84 juta, Unand terima pendanaan PKM dari Kemendikbudristek
Rabu, 24 April 2024 15:30 Wib