Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menyosialisasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dan teknis.
Sosialisasi diikuti oleh 84 pegawai terdiri dari pejabat pembuat komitmen di setiap perangkat daerah, para camat dan lurah dengan narasumber Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKKP RI M Aris Supriyanto.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran saat membuka sosialisasi di Padang Panjang, Selasa, mengatakan percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan penyelenggaraan lewat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sosialisasi itu diharapkan menambah kompetensi PPK dalam pengadaan barang dan jasa sehingga tidak ada permasalahan baik hukum maupun teknis dan pembangunan daerah berjalan lancar.
Setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah, ujarnya harus didahului dengan perencanaan yang baik. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkot Padang Panjang mempunyai peran dan fungsi penting dalam bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengadaan urusan tersebut.
"Usai sosialisasi ini kami harap kesalahan-kesalahan yang tidak perlu pada proses perencanaan pengadaan bisa diminimalisir sehingga selanjutnya proses pengadaan bisa dilaksanakan lebih cepat," katanya.
Berita Terkait
Presiden jelaskan alasan melantik Andi Amran sebagai Mentan
Rabu, 25 Oktober 2023 19:59 Wib
Amran Sulaiman dilantik menjadi Menteri Pertanian
Rabu, 25 Oktober 2023 11:16 Wib
Presiden Jokowi lantik Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Rabu, 25 Oktober 2023 9:43 Wib
Raih berbagai prestasi, Fadly berharap Padang Panjang lebih maju lagi
Senin, 9 Oktober 2023 16:38 Wib
Wako Fadly Amran lantik 51 Pejabat
Selasa, 3 Oktober 2023 9:11 Wib
Dalam sepekan, Padang Panjang terima tiga penghargaan level nasional
Rabu, 30 Agustus 2023 22:11 Wib
Wako Fadly Amran raih penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia
Rabu, 30 Agustus 2023 17:46 Wib
Wako Fadly Amran, kembali terima penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian KLHK
Selasa, 29 Agustus 2023 19:10 Wib