PKS persilakan Gerindra ajukan interpelasi terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri

Padang, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera mempersilahkan Partai Gerindra melalui fraksi yang ada di DPRD Sumatera Barat mengajukan hak interpelasi terkait dengan perjalanan dinas Gubernur Sumbar Irwan Praytino ke luar negeri.

"Interpelasi itu kan memang hak anggota DPRD dan diatur dalam undang-udang jadi silahkan saja sepanjang sesuai aturan," kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Safar di Padang, Sabtu.

Ia menyampaikan hal itu pada Rakorwil PKS Sumbar dengan tema Semakin Kokoh Melayani Rakyat dihadiri Ketua Bidang Politik. Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wali Kota Padang Mahyeldi dan jajaran pengurus.

Menurut dia interpelasi tersebut bertujuan meminta keterangan eksekutif terkait kebijakan strategis.

"Sebenarnya perjalanan gubernur Sumbar ke luar negeri bukan hanya kali ini, tapi juga ada dilaksanakan tahun lalu," katanya.

Akan tetapi karena ini tahun politik dan baru sekarang dipertanyakan tentu ini analisisnya menjadi kemana-mana, lanjut dia.

Ia menyampaikan dulu Komisi III DPRD Sumbar juga pernah mempertanyakan perjalanan dinas Gubernur Sumbar.

Terkait dengan posisi Gerindra yang merupakan partai pengusung Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada pilgub Sumbar 2015 ia menyampaikan hingga saat ini hubungan berjalan baik.

Baca juga: Tanggapan Gubernur Sumbar terkait interpelasi perjalanan luar negeri

Sejalan dengan itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menanggapi positif wacana penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD setempat terkait perjalanan luar negeri yang dilakukannya untuk menggaet investasi.

"Konstitusi memberikan hak interpelasi kepada anggota DPRD. Kita menghormati penggunaan hak itu dan akan menjawab pertanyaan terkait perjalanan luar negeri yang dipersoalkan," katanya.

Terkait perjalan luar negeri itu, ia menjelaskan, Sumbar tidak memiliki APBD yang besar seperti provinsi lain misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur atau Jawa Barat.

APBD yang terbatas itu tidak mencukupi untuk pembangunan di berbagai sektor, karena itu perlu dilakukan segala daya upaya mendatangkan uang ke Sumbar.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade mendorong fraksinya di DPRD Sumbar untuk menggunakan hak interpelasi, mempertanyakan hasil kunjungan luar negeri gubernur yang dinilai terlalu sering.