KKI Warsi dorong masyarakat manfaatkan hutan sosial

Arosuka (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mendorong masyarakat nagari di Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk memanfaatkan hutan sosial dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

"Perhutanan sosial adalah salah satu bentuk konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Manager Program KKI Warsi, Rainal Daus di Arosuka, Selasa saat Workshop Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau adat oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam RPJMD 2016-2021 telah mengalokasikan areal perhutanan sosial seluas 500 ribu hektare untuk masyarakat. Hingga saat ini, capaian perhutanan sosial di Sumbar sudah mencapai 205.773 hektare dengan banyak sebaran izin 308.

"Capaian perhutanan sosial tidak terlepas dari fakta sebagian besar kehidupan masyarakat nagari tergantung pada kawasan hutan, termasuk Kabupaten Solok," sebutnya.

Terkait dengan perhutanan sosial, hak pengelolaan atas kawasan Hutan di Kabupaten Solok sudah mencapai 17.142 hektare untuk Hak Pengelolaan Hutan Nagari, dan IUP-HKm seluas 4.673 hektare.

Luasan perhutanan sosial di Kabupaten Solok ini berkontribusi sebesar 10 persen dari luas kawasan hutan seluas 217.836 hektare.

Pihaknya telah membuat program pemanfaatan hutan sosial dan mendorong masyarakat di beberapa nagari untuk memanfaatkan hutan sosial yaitu di Nagari Surian, Sariak Alahan tigo, Sungai Abu, Sirukam, Simanau, Rangkiang Luluih, dan Indudur.

Kemudian akan melakukan program serupa Nagari Talang Babungo dan Aia Dingin yang akan mengelola hutan nagari.

Pihaknya berharap program ini yang idenya dari masyarakat bisa disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Solok.

Selain itu ia juga mempunyai beberapa model kegiatan lain seperti penyusunan data base di level nagari, aplikasinya Potensi Ruang Mikro (PRM). Penyusunan data dimasukkan ke dalam aplikasi contohnya Pemerintahan Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

Kemudian program pengelolaan pertanian organik dan ramah lingkungan, di Nagari Aia Batumbuk untuk komoditas kopi, agroforest di Nagari Sariak Alahan Tigo, dan pertanian sawah organik di Indudur.

Selain itu, pengelolaan kawasan antar nagari. Pihaknya akan mengajak nagari untuk membuat peraturan bersama antar nagari yang berguna untuk pengamanan, pengembangan usaha, ekowisata dan budaya.

Pemilihan daerah terlebih dahulu melalui kajian awal, baru bisa memutuskan program apa yang cocok. Kemudian pihaknya akan berdiskusi dengan masyarakat untuk membantu potensi daerah tersebut.

Ia berharap model-model program kerja yang sudah mereka kembangkan dapat diadopsi Pemerintah Kabupaten, sehingga Warsi dapat membimbing nagari lainnya semakin maju dan sejahtera.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengatakan pihaknya fokus pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di daerah setempat sehingga mendukung program KKI Warsi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok pada 2019 menurun menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 2018 sebesar 5,7 persen.

Dengan adanya hutan sosial yang diberikan oleh Kementerian diharapkan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Perhutanan sosial ini hendaknya diarahkan ke masyarakat yang tidak punya lahan, tidak punya rumah dan modal sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya," ujarnya.

Pihaknya berharap nagari lain dapat meniru Indudur yang wali nagarinya telah mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan hutan sosial di nagarinya.