Simpang Empat, (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng komunitas seni budaya dan elemen masyarakat menyosialisasikan pengawasan pemilu di daerah itu.
"Kami berharap setiap pementasan komunitas seni budaya bisa menyampaikan pesan pesan-pesan pengawasan agar partisipasi masyarakat meningkat," kata Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria di Simpang Empat, Rabu (4/12).
Menurutnya, guna mengoptimalkan pengawasan Bawaslu sengaja melibatkan sejumlah elemen kesenian di Pasaman Barat sebagai salah satu media penyampaian pesan pengawasan pemilihan kepala daerah di Pasaman Barat.
"Kelompok kesenian dan budaya selalu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dinilai efektif menyampaikan pesan pengawasan dan lebih mudah diterima," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, politik uang, SARA dan kampanye hitam menjadi hal yang perlu diawasi oleh Bawaslu dan masyarakat, mengingat minimnya jumlah petugas Bawaslu di tingkat kecamatan, nagari hingga di TPS.
Ia menjelaskan, Bawaslu melibatkan kesenian dan budaya tiga etnis besar di Pasaman Barat, yakni kesenian Suku Minangkabau, Suku Mandailing dan Suku Jawa.
Perwakilan pegiat kesenian tiga suku itu sengaja diundang dan diberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipasi kepada masyarakat, melalui bait pantun, dan lirik di masing-masing bidang dan disampaikan saat melakukan pementasan.
"Tiga jenis kesenian ini terus menerus tampil di tengah masyarakat. Kami akan berusaha bekerja sama dengan pegiat kesenian agar semua pesan pengawasan sampai kepada masyarakat, harapnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Pasaman Sumbar, Vifner meminta peran serta semua elemen ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 23 September 2020 mendatang.
Semua pegiat kesenian bisa menyampaikan pesan pengawasan melalui pantun atau syair sesuai dengan kebudayaan daerah serta suku masing-masing.
"Kami berharap semua pegiat kesenian bisa ikut menyampaikan pesan pengawasan pemilu di sekitar lingkungan dan tempat pementasan," ujarnya.
Ia menjelaskan, politik uang merupakan hal paling rawan selama pelaksanaan pilkada di Sumatera Barat, khusus di Pasaman Barat.
Bawaslu sudah menggelar sosialisasi secara masif dan pengawasan saat tahapan dan pelaksanaan pemilu, hingga masa pemungutan suara nantinya.
"Selama pemilu lalu petugas sudah membuat sejumlah regulasi pencegahan, pengawasan hingga penindakan terhadap pelanggaran pemilu," tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu diantisipasi, di antaranya kegiatan politik uang, politik indentitas, politik suku, agama, oligarki politik dan kampanye hitam.
Beberapa item tersebut dinilai mengancam dan bisa merusak demokrasi di Indonesia.
"Selama proses pengawasan kita berharap semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahapan pemilu, salah satunya dengan cara melaporkan peristiwa atau pelanggaran pemilu yang," ujarnya. (*)
Bawaslu gandeng komunitas seni sosialisasi pengawasan pemilu di Pasaman Barat
Bawaslu Pasaman Barat saat sosialisasikan pengawasan pemilu kepada komunitas kesenian dan berharap melalui kesenian pesan pengawasan sampai ke masyarakat, Rabu (4/12).
