Solok Selatan mulai hitung anggaran relokasi korban banjir bandang di Pakan Rabaa Timur

id Muzni Zakaria,banjir bandang solok selatan,berita solok selatan,berita sumbar,sumbar terkini,relokasi korban banjir badang

Solok Selatan mulai hitung anggaran relokasi korban banjir bandang di Pakan Rabaa Timur

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Prasinta Dewi bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (ANTARA/Erik Ifansya Akbar)

Padang Aro, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk merelokasi korban banjir bandang di Pakan Rabaa Timur.

"Kami hitung dulu berapa biayanya setelah didapat baru diusulkan ke pusat yang jelas kami disuruh memnyiapkan lahannya dulu dan itu sudah ada", kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, di Padang Aro, Selasa.

Pemkab katanya, akan mengurus dengan cepat supaya korban banjir ini bisa cepat pindah kerumah yang lahannya sudah dipersiapkan tersebut.

Dia mengatakan, untuk sementara bagi korban banjir bandang yang rumahnya hancur diterjang banjir bandang disewakan tempat tinggal sementara.

"Kami akan kontrakan rumah selama enam bulan bagi masyarakat yang rumahnya hancur sebagai hunian sementara," ujarnya.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi mengatakan, untuk relokasi korban banjir bandang akan di analisis dulu dari segi pembiayaan, perencanaan dan lokasi.

"Untuk relokasi nantinya ditangani oleh Deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menanganinya," katanya.

Dia menjelaskan, sekarang masih tahap tanggap darurat setelah selesai dan tidak diperpanjang maka masuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB katanya, siap membantu penanganan banjir bandang Solok Selatan dalam hal assesmen seperti kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan apa yang tidak bisa disediakan oleh daerah pusat akan membantu.

BNPB juga membantu Solok Selatan dua unit perahu karet dan kendaraan dan diharapkan pemerintah setempat memanfaatkan dan merawatnya dengan baik agar bisa dipergunakan dalam waktu lama.

"Pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM untuk merawat dan mengoperasikan bantuan ini agar bisa awet," ujarnya. (*)