Pemerhati politik: pejabat yang maju dapat membantu sosialisasi Pilkada 2020

id berita pariaman, berita sumbar, pilkada serentak, pilgub sumbar 2020

Pemerhati politik:  pejabat yang maju dapat membantu  sosialisasi Pilkada 2020

Pemerhati politik asal Kota Pariaman, Sumbar Alwis Ilyas. (Antara/Aadiat M S)

Pariaman, (ANTARA) - Pemerhati politik asal Kota Pariaman, Sumatera Barat Alwis Ilyas mengatakan banyaknya pejabat yang maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 2020.

"Memang sudah ada yang mulai bersosialisasi untuk kepentingan politiknya tapi itu justru dapat membantu KPU" kata dia di Pariaman, Sabtu.

Apalagi, lanjutnya tidak ada aturan yang melarang pejabat sebagai bakal calon untuk bersosialisasi terkait pencalonannya pada Pilkada.

"Beda halnya jika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon," katanya.

Namun, lanjutnya pejabat tersebut diminta untuk bijak dan menjaga etika dalam bersosialisasi sehingga tercipta demokrasi yang baik.

Ia menyebutkan salah satu etika yang dimaksud yaitu tidak menjelekan citra bakal calon yang menjadi lawannya pada pilkada serta tidak menggunakan fasilitas negara.

"Untuk membedakan menggunakan fasilitas negara ini memang sulit. Tapi jangan salah, masyarakat dapat menilai itu," ujarnya.

Mantan Ketua KPU Kota Pariaman itu mengatakan masyarakat dapat menilai apakah jabatan bakal calon tersebut digunakan untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan masyarakat luas.

"Jadi masyarakat juga harus cerdas untuk mengenai ini," tambahnya.

Adapun tokoh-tokoh yang mengapung untuk Pilgub Sumbar yaitu di antaranya Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Politikus Demokrat Mulyadi, Wakil Gubernur menjabat Nasrul Abit, Kapolda Sumbar menjabat Fakhrizal, mantan Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan tokoh muda Faldo Maldini.

Sebelumnya KPU Sumatera Barat menilai baliho sosialisasi bakal calon kepala daerah yang sudah mulai banyak bertebaran pada 19 kabupaten dan kota di daerah itu sebagai sebuah upaya komunikasi dan itu sah-sah saja.

"Ketika KPU menetapkan jadwal Pemilihan pada 23 September 2020, maka tahapan Pilkada memang sudah dimulai. Jadi wajar saja jika partai politik dan calon bersosialisasi pada masyarakat," kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang, Sabtu.

Menurutnya, proses hingga pendaftaran calon kepala daerah di KPU pada Juni 2020 masih cukup panjang. Waktu itu tentu digunakan partai atau calon untuk melakukan persiapan, konsolidasi hingga komunikasi politik.

Pewarta :
Editor: Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar