Padang (ANTARA) - Anggaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) untuk tujuh daerah di Provinsi Sumatera Barat diprediksi masih belum mencukupi, meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah disepakati.
"Ada tujuh daerah yang anggarannya diprediksi masih kurang. KPU di daerah itu tengah menjajaki kemungkinan penambahan anggaran," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sumbar, Amnasmen di Padang, Jumat.
Daerah itu di antaranya Pesisir Selatan, Agam, Padangpariaman, Sijunjung, Limapuluh Kota dan Dharmasraya.
Amnasmen menyebutkan pihaknya telah menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota beberapa waktu lalu di Padang.
"Kita berharap dalam pertemuan itu ada komitmen kepala daerah agar kekurangan dukungan anggaran pada tujuh kabupaten itu bisa direalisasikan secepatnya. Sekarang sudah berproses dan berjalan dengan baik," katanya.
Amnasmen mengatakan dukungan anggaran yang masih kurang itu bisa menyebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi yang bisa dilakukan KPU kepada masyarakat.
Akibatnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 bisa terganggu atau tidak mencapai target yaitu 77,5 persen.
Target itu, kata Amnasmen merujuk pada target secara nasional yang diikuti oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Sementara itu, anggaran untuk Pilkada Gubernur Sumbar 2020 yang telah disepakati dengan Pemprov Sumbar sebesar Rp131 miliar menurut Amnasmen sudah mencukupi termasuk untuk kegiatan sosialisasi.
Ia menyebut KPU Sumbar akan menyokong kegiatan sosialisasi di daerah yang anggarannya minim dan kegiatan sosialisasinya terbatas.
Pada 2020 ada 11 kabupaten, dua kota dan satu provinsi yang menggelar pemilu kepala daerah.
Anggaran pilkada tujuh daerah di Sumbar diprediksi masih kurang
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen. (ANTARA / Miko Elfisha)
