Begini cara Padang antisipasi pengusulan anggaran yang janggal di APBD

id berita padang, berita Sumbar,perencanaan anggaran pemerintah,pembuatan dokumen perencanaan anggaran,pmk penyusunan rkakl 2019,penyusunan rencana kerja

Begini cara Padang antisipasi pengusulan anggaran yang janggal di APBD

Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi. (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang melakukan antisipasi pengusulan anggaran yang tidak tepat di APBD dengan menerapkan E-Planing atau perencanaan secara elektronik.

"Apa yang terjadi di DKI Jakarta saat ini juga terjadi di semua daerah dan Padang sudah coba lakukan antisipasi sejak tahun lalu," kata Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan dalam penyusunan APBD ada namanya proses perencanaan dimulai dari musyawarah perenbcanaanpembangunan tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD biasanya disusun sejak Desember sampai Mei di tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya , ujar dia.

Menurutnya pada saat RKPD biasanya hanya ada pagu anggaran dan SKPD memaparkan kebutuhan anggaran hingga didapat angka.

"Kelemahannya adalah ketika pagu diberikan dan harus mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) harus diisi dipakai untuk apa, biasanya ini terburu-buru, misalnya untuk pembangunan jalan Rp30 miliar, yang ditulis hanya aspal saja padahal ada rincian lain," ujarnya.

"Oleh sebab itu di Padang dibantu oleh Dinas Kominfo setiap kegiatan harus ada kerangka acuan kerja yang berisi rincian uang APBD hendak digunakan untuk apa saat minta pagu dan jika tidak diisi otomatis tertolak," lanjut dia.

Ia menyampaikan pihaknya juga menyuruh SKPD membuat prarencana kebijakan anggaran kendati adayang protes.

Kegiatan belum disetujui tapi sudah harus dibuat rincian yang detail, kalau tidak dibuat tidak akan saya setujui dan akhirnya tidak ada temuan soal APBD di Padang, kata dia.

Ia memastikan semua daerah akan mengalami hal serupa namun karena kejadian terungkap di ibu kota negara DKI sorotannya kuat.

Pada APBD 2020 Padang mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk program pembangunan daerah meliputi 515 program yang dilaksanakan oleh 52 perangkat daerah.

Anggaran terbesar ada di Dinas Pendidikan sebesar Rp252,6 miliar dengan 15 program, Dinas PUPR Rp248,1 miliar dengan 24 program dan Dina Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp115,5 miliar dengan 16 program. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar