Bupati Hendrajoni tekan angka kemiskinan sejak tiga tahun terakhir

id Hendrajoni,data kemiskinan pessel,pessel dalam angka,dprd pessel

Bupati Hendrajoni tekan angka kemiskinan sejak tiga tahun terakhir

Bupati Hendrajoni pada rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2020. (ANTARA SUMBAR/istimewa)

​​​​​​​Painan  (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni menyebutkan angka kemiskinan di daerah setempat turun sejak tiga tahun terakhir dari 7,92 persen di 2016, 7,79 persen pada 2018 dan menjadi 7,59 persen di 2018.

"Penurunan angka kemiskinan menjadi catatan positif bagi pemerintah kabupaten," katanya pada rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2020 di Painan, Jumat.

Ke depan, katanya, pihaknya akan terus berupaya untuk mempertajam program-program penanggulangan kemiskinan, agar angka kemiskinan bisa terus ditekan.

Selain itu pertumbuhan ekonomi pada daerah setempat sejak tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 5,30 persen pada 2016, naik 5,33 persen pada 2017 dan menjadi 5,42 persen pada 2018.

Sementara terkait permasalahan gizi buruk pihaknya mengajak agar para orang tua memperhatikan asupan gizi anak-anaknya sehingga mereka mendapat gizi yang cukup.

"Terkait hal itu kami terus menyosialisasikannya melalui tenaga kesehatan di kecamatan dan nagari-nagari," sebutnya.

Peran orang tua tersebut, ungkapnya diperkuat berdasarkan penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Barat yang menyebutkan orang tua berperan terkait permasalahan gizi buruk pada anak.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan, Zulfian Afrianto menyebutkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat di daerah setempat mencapai Rp60 miliar pada 2019 atau naik dibanding 2018 yang hanya Rp28,5 miliar.

Kendati demikian ungkapnya, jumlah keluarga penerima manfaat dari bantuan tersebut tahun ini lebih sedikit jika dibanding 2018.

Pada 2018 tercatat 16.318 keluarga penerima manfaat yang menerima kucuran anggaran, sementara tahun ini keluarga penerima manfaat hanya 15.905 saja.

Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor mulai dari mundurnya keluarga penerima manfaat dari kepesertaan karena merasa perekonomian sudah membaik, hingga tidak lagi masuk dalam kategori penerima.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar