Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan alasan menolak masuk kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena ingin menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota sampai Februari 2021.
"Saya ingin selesaikan (tugas) di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua support, tapi saya harus jaga Surabaya ini," kata Risma saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Rabu.
Diketahui penolakan Risma tersebut memang bukan hal baru karena sebelumnya sudah beredar kabar Risma tidak akan bersedia menjadi menteri. Hal ini berkaca pada pengalaman Risma juga tidak bersedia dicalonkan menjadi menteri pada periode pertama Jokowi menjabat presiden serta gubernur pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Risma menjelaskan bahwa dirinya memang ditawari posisi menteri saat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada September 2019. "Tapi saya sampaikan ke Ibu (Megawati), saya tidak (mau)," katanya.
Saat itu, lanjut dia, Megawati memberikan kesempatan Risma agar tidak memberikan jawaban pada saat itu juga. "Wis Mbak ojok kesusu, engko njawabe sak nang awal Oktober ya Mbak (Sudahlah mbak tidak perlu terburu-buru. Nanti jawabnya awal Oktober saja ya mbak," ujar Risma menirukan ucapan Megawati.
Setelah pertemuan itu, Risma melakukan kunjungan kerja ke Busan, Korea Selatan. Sedangkan awal Oktober ini, Wali Kota menghadiri acara UNICEF dari Cologne, Jerman.
"Saat perjalanan mau berangkat ke Jerman itu, saya ditelepon Mbak Puan (Ketua DPR RI sekaligus pengurus DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani)," kata wali kota kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini.
Dari percakapan telepon itu, Puan meminta Wali Kota Risma menjawab pinangan menteri. Tetapi Risma tetap tidak berubah dengan keputusannya.
"Mbak, piye jadi menteri? Saya jawab tidak. Saya ingin selesaikan (tugas) di Surabaya dulu," katanya. (*)
Berita Terkait
Kajari Pasaman tolak gratifikasi
Jumat, 29 Maret 2024 19:43 Wib
KPU minta MK tolak gugatan atas hasil pilpres
Kamis, 28 Maret 2024 16:21 Wib
Yusril yakin MK tolak permohonan Ganjar-Mahfud
Kamis, 28 Maret 2024 9:39 Wib
Ratusan warga Aceh Barat tolak kedatangan 69 warga etnis Rohingya
Jumat, 22 Maret 2024 9:04 Wib
Romahurmuziy: PPP tolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib
Unjuk rasa tolak pemilu curang di depan parlemen
Jumat, 1 Maret 2024 17:38 Wib
Mahasiswa Bukittinggi suarakan pemilu bersih tolak politik uang
Kamis, 1 Februari 2024 16:56 Wib
Diskusi tolak kenaikan pajak hiburan
Selasa, 16 Januari 2024 11:35 Wib