Emil Salim: fokus Presiden Jokowi bangun SDM sudah tepat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Emil Salim menilai fokus Presiden Joko Widodo membangun sumber daya manusia (SDM) pada pemerintahan ke depan adalah tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Arah Jokowi yang mengutamakan SDM, saya kira tepat di tengah ekonomi global saat ini mengalami ketidakpastian," ujar Emil Salim usai acara "Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden RI" di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan ketidakpastian ekonomi global saat ini bersumber dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang tidak mengindahkan kerja sama antarnegara. Situasi itu akhirnya menimbulkan perang dagang.

Dengan membangun SDM, lanjut dia, setidaknya Indonesia masih dapat bertahan dan tidak terlalu terdampak global. SDM yang berkualitas akan menciptakan nilai tambah sehingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan menjadi lebih baik.

"Kalau di luar negeri mengalami kemunduran atau ketidakpastian mari kita tancap gas pada ekonomi dalam negeri dengan mengelola SDA yang lebih baik untuk nasional," katanya.

Dalam rangka membangun SDM yang berdaya saing global, lanjut dia, maka kualitas pendidikan menjadi kuncinya. Dengan begitu, nantinya akan menciptakan kemampuan untuk menghasilkan produk.

"Usia penduduk 15 tahun ke atas meledak, maka kualitas pendidikan perlu ditingkatkan sehingga produktivitas menghasilkan produk dapat meningkat," katanya.

Emil Salim berharap posisi kabinet mendatang dapat lebih solid bekerja sama melaksanakan arah Presiden itu.

"Yang penting kesatuan tim yang bisa mendukung presiden. Layaknya kesebelasan sepakbola yang harus bisa bekerja sama, tidak bermain sendiri-sendiri. Tim yang tangguh menjamin keberhasilan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Presiden Jokowi mengarahkan reformasi pemerataan kualitas pendidikan menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas SDM tersebut, serta program latihan kewirausahaan yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga bisa disinergikan.