Wali Kota Padang: JKN-KIS digagas untuk kebaikan anak bangsa

id berita padang, berita sumbar, bpjs kesehatan

Wali Kota Padang: JKN-KIS digagas untuk kebaikan anak bangsa

Wali Kota Padang Mahyeldi (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Wali Kota Padang Mahyeldi menilai program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia Sehat dibuat untuk kebaikan anak bangsa oleh sebab itu seluruh warga mari menyadari dan menyakini hal ini untuk kebaikan bersama.

Menurutnya dengan JKN-KIS semua orang merasa bertanggung jawab dan warga masyarakat bisa menunaikan kewajibannya.

Kalau masyarakat yang tidka mampu negara sudah menanggulangi, pekerja swasta ditanggung oleh perusahaan dan yang mandiri mari berkomitmen untuk itu, kata dia.

Ia menyampaikan JKN-KIS dibangun dengan semangat gotong royong dan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membantu saudara yang lain dan menjadi ladang amal.

Hingga September 2019 di Padang warga yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mencapai 93 persen dan pihaknya terus melakukan evaluasi serta berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar seluruh warga Padang sudah tergabung.

Ketika ada perusahaan yang belum serius didorong untuk segara mendaftar, ujarnya.

Kepada masyarakat yang menunggak iuran ia mengingatkan dalam program ini ada semangat gotong royong oleh sebab itu jika segala sesuatu diniatkan untuk kebaikan bangsa maka tidak akan terlepas dari nilai ibadah.

Pada sisi lain pihaknya juga sedang merancang peraturan Wali Kota agar rumah sakit pemerintah bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Jika ada rumah sakit yang berlaku diskriminatif tentu akan ada sanksi sesuai aturan berlaku, ujarnya.

Saat ini di Padang ada 26 rumah sakit dan pihaknya bersama Dinas Kesehatan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelayanan.

Pada sisi lain ia juga berharap peraturan yang dibuat Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan terus disempurnakan untuk mengotimalkan pelayanan.

Ia berharap pada 2020 semua warga Padang bisa 100 persen terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Saya serta semua anggota keluarga ikut kepesertaan mandiri, wali kota saja ikut masa warganya tidak, ujarnya.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar