KPU Solok Selatan tunggu kepastian anggaran pilkada

id KPU Solok Selatan,Pilkada serentak,anggaran pilkada,berita pilkada,berita sumbar,berita solok selatan

KPU Solok Selatan tunggu kepastian anggaran pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan Nila Puspita. (ANTARA SUMBAR/Erik Ifansya Akbar)

Padang Aro (ANTARA) - Setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, KPU Solok Selatan memberi waktu satu minggu kepada Pemkab setempat untuk memberi kepastian anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Berdasarkan ketentuan KPU RI waktu terakhir penandatanganan NPHD ini pada 1 Oktober 2019 tetapi itu belum terlaksana dan sebagai tindak lanjutnya kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan menunggu kepastian anggaran yang diberikan hingga seminggu ke depan," kata Ketua KPU Solok Selatan, Nila Puspita, di Padang Aro, Rabu.

Dia mengatakan, Kepastian anggaran akan menjadi pegangan kuat bagi KPU dalam menyelengarakan Pilkada.

Dia menyebutkan, KPU tidak bisa memberi waktu terlalu lama kepada Pemkab Solok Selatan agar tidak mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020.

Pemkab, katanya, bisa mempresentasikan kesesuaian anggaran berdasarkan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak sekedar mematok anggaran tanpa ada dijelaskan rincian peruntukkannya.

Dengan begitu, katanya, pihaknya bisa menjawab, menyesuaikan atau menjadikan masukan hasil presentasi Pemkab tersebut terhadap tahapan Pilkada yang akan dirumuskan.

"Selama ini pembahasan anggaran yang dilakukan KPU dan Pemkab tidak mengarah ke hal tersebut," ujarnya.

Menurut dia, pebahasan anggaran Pilkada seharusnya disesuaikan dengan tahapan tidak sekedar menyebut angka.

"Kalau ada anggaran yang kami ajukan dianilai terlalu besar Pemkab bisa diberi masukan sehingga kami bisa meninjau ulang dan menyesuaikan kembali dengan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan," ujarnya.

Dia berharap, NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah selesai dan ditandatangani dalam seminggu kedepan.

"Kalau tidak ditemukan juga kesepakatan anggaran dalam rentang satu minggu maka kami akan menggelar pleno tidak menandatangi NPHD," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak akan mengambil risiko untuk meninggalkan tahapan-tahapan Pilkada yang sudah disusun berdasarkan Peraturan KPU bila tidak terbiayai seluruhnya dengan anggaran yang disediakan Pemda.

Tahapan-tahapan Pilkada sendiri sudah ditetapkan melalui PKPU oleh KPU pusat dan semuanya harus dilaksanakan sedangkan anggaran untuk penyelenggaraannya mutlak dari daerah.

KPU sendiri sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 22,794 miliar untuk dapat mensukseskan perhelatan Pilkada 2020 di daerah itu. Sementara Pemkab hanya sanggup mengalokasikan dana Pilkada sebanyak Rp 11,5 miliar.

Sebelumnya Kepala Kantor Kesbang Polinmas Solok Selatan, Alifis mengatakan, untuk penambahan anggaran tersebut akan membutuhkan persetujuan dari DPRD.

"Kami mengusulkan adendum kepada KPU, pakai dulu dana yang sudah disediakan dan akan ditambah pada 2020," ujarnya.

Dijelaskannya, untuk penambahan anggaran pihaknya tidak bisa memutuskan secara sepihak saja tetapi harus melewati pembahasan dulu bersama DPRD," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar