Padang Aro, (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat belum menemui kesepakatan berapa besaran anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Ketua KPU Solok Selatan Nila Puspita, di Padang Aro, Selasa, mengatakan, pihaknya belum bisa meneken penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena pemkab tidak bisa memberikan kepastian jumlah anggaran.
"Kami tidak bisa melaksanakan Pilkada kalau tidak ada kepastian anggaran dari Pemkab. Sebab pemerintah tidak bisa memberikan jaminan apakah ada penambahan atau tidak," ujarnya.
Pihaknya masih menunggu jawaban Pemkab hingga pukul 18.00 Wib. Jika masih tidak ada kepastian anggaran maka pihaknya akan melaksanakan pleno tidak menandatangani NPHD.
Sesuai ketentuan, hari ini merupakan batas akhir penandatanganan NPHD antara Pemkab dengan penyelenggara Pemilu.
Dia menjelaskan, jika tidak ada kepastian anggaran setelah lewat hari ini maka pihaknya berkoordinasi dengan KPU RI.
"Kalau setelah hari ini tidak tandatangan NPHD maka kami menunggu edaran KPU RI tindakan yang akan dilakukan," ujarnya.
KPU sendiri sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp22,794 miliar, sementara Pemkab Solok Selatan hanya sanggup mengalokasikan Rp11,5 miliar.
Kepala Kantor Kesbang Polinmas Solok Selatan Alifis mengatakan, untuk penambahan anggaran butuh persetujuan DPRD.
"Kami mengusulkan adendum kepada KPU pakai dulu dana yang sudah disediakan dan akan ditambah pada 2020," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk penambahan anggaran pihaknya tidak bisa memutuskan sepihak jadi harus dibahas dulu dengan DPRD.
"Saya akan koordinasikan dulu dengan Sekda selaku ketua TAPD bagaimana baiknya," ujarnya.
Jika anggaran belum jelas hari ini, KPU Solok Selatan tak teken perjanjian hibah
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan Nila Puspita. (ANTARA SUMBAR/Erik Ifansya Akbar)
