Ini yang perlu dilakukan untuk genjot ekonomi Sumbar

id berita padang, berita sumbar,pertumbuhan ekonomi sumbar, bank indonesia,berita ekonomi indonesia 2018,masalah ekonomi indonesia,berita ekonomi dunia t

Ini yang perlu dilakukan untuk genjot ekonomi Sumbar

Kepala BI perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama. (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan pemangku kepentingan terkait untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat memasuki kuartal ke II 2019.

"Pada sektor investasi implementasi online single submision perlu dilakukan untuk mempercepat perizinan usaha," kata Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama di Padang, Sabtu dalam laporan perkembangan perekonomian SUmbar triwulan II 2019.

Menurutnya selain mempermudah perizinan, komunikasi efektif secara sosial dan budaya juga perlu dilakukan untuk menanggulangi resistensi investasi.

Kemudian perlu diinisiasi even penghargaan bagi pengusaha di Sumbar yang berinvestasi dan melakukan ekspor terbesar untuk memotivasi pengusaha meningkatkan investasi dan ekspor, ujarnya.

Pada bidang pariwisata perlu dilakukan percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata bukik Ameh di Mandeh dan Mentawai.

Tak hanya itu perlu dilakukan intensifikasi sarana pendukung pariwisata mulai dari akses, perluasan jalan, kebersihan toilet, penyediaan lahan parkir, tempat ibadah, penginapan, restoran dan SDM pariwisata yang ramah.

Selanjutnya juga perlu memperbanyak rute penerbangan ke Sumbar dan memperbanyak even skala internasional, ujarnya.

Ia juga mengusulkan untuk mencanangkan tahun wisata Minangkabau dan meningkatkan promosi wisata Sumbar dan peningkatan sinergi antar provinsi, kabupaten dan kota dalam pengembangan pariwisata.

Sedangkan pada sektor ekspor disarankan melakukan hilirisasi komoditas ekspor seperti CPO, karet, ikan dan rempah- rempah serta pengembangan sektor usaha pendukung seperti pabrik es dan minyak gambir.

Terakhir perlu dilakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah dengan menginisiasi proyek percontohan berupa pembayaran secara elektronik unturk retribusi pasar, pariwisata dan transportasi.

Sebelumnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat berharap Perda tentang wisata halal segera diterbitkan oleh pemerintah setempat sebagai payung hukum dalam pengembangan di Ranah Minang.

"Potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal, agar pengelolaanya lebih optimal perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah," kata Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rang Kayo Basa.

Menurutnya jika potensi wisata halal dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Sumbar seperti dari Timur Tengah.

Selain itu wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim semata karena identik dengan bersih, higienis sehingga dapat dinikmati semua kalangan. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar