Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat, menerima bantuan perbaikan 162 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2019, meningkat dari 2018 yang berjumlah 112 unit.
"Alhamdulillah, tahun ini meningkat menjadi 162 unit RTLH untuk Kelurahan Pasar Pandan Aia Mati, Laiang, Aro, dan Kampung Jawa," kata Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman, Refendi di Solok, Senin.
Ia menyebutkan sistem pemberian bantuan tahun ini agak berbeda dari tahun yang lalu.
Pada 2019, pihaknya menerima bantuan sekitar Rp15 juta untuk pembelian bahan, dan Rp2,5 juta untuk upah tukang persatu RTLH.
"Jadi jumlah total bantuan Rp17,5 juta untuk peningkatan kualitas (PK)," ujarnya.
Sedangkan pada 2018, jumlah bantuan hanya Rp15 juta termasuk dengan upah tukang.
Pada 2020, pihaknya akan mengusulkan dua macam bantuan RTLH, yaitu Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Untuk pembangunan baru akan diusulkan Rp35 juta per unit.
Ia menyebutkan rumah rusak atau yang tidak layak huni yang bisa mendapatkan bantuan adalah rumah yang memiliki lahan tanah pribadi bukan tanah orang lain.
Ia menemukan kendala dalam perbaikan RTLH seperti banyak rumah yang sebenarnya rusak cukup parah yang layak dibantu tapi lahannya bukan milik pribadi.
Sebelum pihaknya memutuskan bahwa rumah tersebut layak diberi bantuan, tim akan memverifikasi dan mencek kerusakan rumah minimal 30 persen. Kalau cukup syaratnya, baru dikeluarkan SK pemberian bantuan.
Menurutnya, perbaikan RTLH harus didahulukan atap, lantai, dinding yang lebih dulu harus diprioritaskan siap.
Untuk sistem pembayaran pihaknya akan mengumpulkan 10 orang penerima bantuan untuk mengambil barang di satu toko bangunan. Kemudian, nanti pihaknya akan melakukan pembayaran melalui rekening ke toko bangunan tersebut.
Pemkot Solok terima bantuan perbaikan 162 RTLH pada 2019
Pemerintah berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. HO/Kementerian PUPR
