ACT Sumbar turut bantu penanganan dampak kabut asap Riau

Padang (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat memberangkatkan sepuluh relawan yang akan membantu penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Siang ini pelepasan 10 relawan tersebut ke Riau dan akan membantu melayani warga terdampak kabut asap di sana," kata Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Wellf di Padang, Senin.

Saat berada di Riau, para relawan akan membantu melayani masyarakat di Dinas Kesehatan setempat, di posko kesehatan yang sudah didirikan, membantu urusan logistik dan jika dibutuhkan ikut membantu pemadaman api di lokasi kebakaran lahan bersama relawan lokal.

Diperkirakan sepuluh relawan tersebut akan membantu penanganan dampak kabut asap di provinsi tersebut setidaknya selama dua minggu ke depan.

"Relawan yang berangkat hari ini adalah pemberangkatan tahap pertama. Tahap dua juga disiapkan namun pemberangkatannya memperhatikan kebutuhan di sana apakah perlu tambahan bantuan atau tidak," katanya.

Selain membantu penanganan melalui kehadiran relawan di lokasi terjadi kebakaran hutan, melaui ACT pusat juga menghimpun donasi untuk penyediaan 1.000 ton logistik untuk Sumatera dan Kalimantan.

Sementara khusus di Sumbar, ia menilai kabut asap belum berdampak mengkhawatirkan seperti yang terjadi di wilayah Riau.

Meski demikian langkah antisipasi di beberapa di wilayah Sumbar sudah dilakukan dengan membagikan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Padang, Bukittinggi, Dharmasraya dan Sijunjung.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan polusi udara di Kota Pekanbaru makin memburuk dan berbahaya pada Senin pagi karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan cenderung menumpuk di Ibukota Provinsi Riau itu.

Indeks polutan di Pekanbaru pada Minggu malam (22/9) sudah tembus angka 700. Angka itu lebih tinggi dari waktu tahun 2015, yang tercatat di angka 600-an.

Hingga Senin pagi angka polutan berkisar 500 hingga 700 dan cenderung berfluktuatif. Angka tersebut jauh di atas kategori berbahaya polusi udara, yang selama ini ditetapkan standar di angka 300.