Pekanbaru, (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar menegaskan bahwa pihaknya akan membekukan izin korporasi yang terbukti membakar hutan dan lahan hingga menyebabkan bencana kabut asap seperti saat ini.
"Ya, saya akan menutup sementara koorporasi yang terbukti bersalah sesuai dengan kewenangan izin pemprov dan daerah," kata Gubernur Riau Syamsuar saat menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengaku sudah meminta bupati dan wali kota di wilayahnya untuk bertindak tegas menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini kian parah.
"Kalau memang terbukti melanggar, izin lingkungannya dibekukan," ujar mantan Bupati Siak ini.
Dalam waktu dekat, kata Syamsuar, pemerintah dan aparat terkait akan menertibkan kebun-kebun ilegal yang tidak memiliki surat izin dengan memasang garis polisi sehingga ketahuan perusahaan yang membakar saat mau menanami lahan dengan kelapa sawit.
Saat ini Polda Riau telah menetapkan PT SSS sebagai tersangka pembakar lahan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Dalam waktu dekat, polisi kemungkinan juga akan menetapkan korporasi besar pembakar lahan mengingat sudah ada bukti-bukti terkait.
Unjuk rasa mahasiswa kali ini berasal dari gabungan mahasiswa Universitas Riau (Unri) dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (Umri). Mereka mendesak pemerintah dan aparat terkait menyelesaikan kasus pembakaran hutan dan lahan.
"Kami menuntut Gubri cepat menyelesaikan, dan jangan lamban, sudah berapa kali didemo tetapi tidak ada perubahan, tutup korporasi terkait," kata Roni, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keperawatan Universitas Riau.
Setelah sekitar 2 jam mahasiswa berorasi, Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution akhirnya keluar dan menemui pengunjuk rasa.
Sudah hampir sepekan mahasiswa di Riau silih berganti berunjuk rasa memakai almamater kebanggaan mereka di Kantor Gubernur Riau mewakili suara rakyat terhadap penderitaan akibat jerebu (asap bercampur abu) kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning ini.
Mahasiswa juga menuntut pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol. Widodo Eko Prihastopo yang dianggap lalai. Hal itu juga sesuai dengan yang diucapkan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat berkunjung ke Riau beberapa hari lalu.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan kawalan ketat aparat kepolisian. (*)
Berita Terkait
Komnas HAM segera temui pimpinan kampus di Sumbar antisipasi TPPO
Rabu, 27 Maret 2024 12:59 Wib
Penangkapan tersangka korupsi penjualan asrama mahasiswa
Kamis, 21 Maret 2024 12:00 Wib
Polisi ungkap TPPO berkedok program magang mahasiswa ke Jerman
Rabu, 20 Maret 2024 12:19 Wib
OJK-Unand edukasi mahasiswa terkait literasi keuangan digital
Selasa, 5 Maret 2024 21:06 Wib
Kampus UMMY Solok loloskan 82 mahasiswa ikuti Program Kampus Merdeka
Selasa, 5 Maret 2024 19:56 Wib
Gubernur Sumbar: Masukan mahasiswa jadi evaluasi untuk kemajuan
Jumat, 1 Maret 2024 21:07 Wib
Ratusan mahasiswa UNAND serentak unduh PLN Mobile
Kamis, 29 Februari 2024 19:32 Wib
PLN ajak mahasiswa Unand bersiap hadapi transisi energi hijau
Kamis, 29 Februari 2024 17:39 Wib