Indonesia ajukan resolusi ekonomi kreatif di Sidang Umum PBB

Jakarta, (ANTARA) - Indonesia akan mengajukan resolusi terkait ekonomi kreatif dalam Sidang Umum (SMU) PBB ke-74 yang akan berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 17-30 September 2019.

Resolusi “International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021” dianggap sesuai dengan tema SMU PBB tahun ini yaitu “Membangkitkan Upaya Multilateral untuk Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan Berkualitas, Aksi Iklim, dan Inklusi” yang menyoroti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Resolusi ini merupakan inisiatif Indonesia dan tidak pernah ada selama ini di PBB resolusi mengenai ekonomi kreatif,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Senin.

Rancangan resolusi Indonesia mengenai ekonomi kreatif itu sebelumnya telah dibahas dalam Pertemuan Friends of Creative Economy (FCE) yang diselenggarakan pada 2-3 September 2019 di Bali.

FCE sendiri merupakan sebuah platform diskusi para pemangku kepentingan internasional di bidang ekonomi kreatif, yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2018 dan mengadakan pertemuan setiap tahun sekali.

Negara-negara yang menghadiri pertemuan FCE di Bali telah sepakat untuk mendukung resolusi Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai ekonomi kreatif yang sifatnya sangat inklusif.

“Kalau kita lihat, tidak perlu modal besar untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif. (Sektor ini) tidak bicara masalah gender, siapa pun bisa ikut dan mulai melakukan kegiatan ekonomi kreatif,” tutur Febrian.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintahan Joko Widodo.

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ekonomi kreatif telah menyerap 17 juta pekerja di Indonesia dan menyumbang sebesar Rp 1.102 triliun terhadap PDB Indonesia.

Indonesia sendiri telah melahirkan empat unicorn, yaitu Traveloka, Gojek, Tokopedia dan BukaLapak.

Dalam rangka memperluas pasar ekspor dengan memberikan nilai tambah terutama sektor non-migas, sektor ekonomi kreatif memberikan peluang yang baik bagi Indonesia.

Sebanyak 16 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri, antara lain, dari musik, fashion, pariwisata, olah raga, maupun publikasi berpotensi menjadi sumber pemasukan negara baru yang dapat diandalkan.

Selain mengenai ekonomi kreatif, delegasi Indonesia yang rencananya akan dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga akan mengangkat isu bauran pembiayaan (blended finance) dalam SMU PBB.

Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta, filantrop, dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan.

Menurut Febrian, konsep ini akan akan mendorong pembiayaan dari pemerintah, swasta, dan filantrop untuk implementasi SDGs, misalnya dalam penanganan sampah plastik dan pelestarian lingkungan. (*)