Masyarakat Agam peduli pemilu, laporan pelanggaran terbanyak di Sumbar

id Pelanggaran Pemilu,Bawaslu Sumbar,Bawaslu Agam

Masyarakat Agam peduli pemilu, laporan pelanggaran terbanyak di Sumbar

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen sedang memberikan materi tentang sosialisasi fasilitasi, publikasi dan dokumentasi pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Sakura Syariah Lubukbasung, Senin (16/9). (ANTARA/ Yusrizal)

Lubukbasung, (ANTARA) - Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen mengatakan Kabupaten Agam merupakan daerah paling banyak menerima penindakan pelanggaran selama Pemilu 2019 dengan jumlah 22 kasus.

"22 kasus itu berasal dari laporan sebanyak 16 kasus dan temuan enam kasus," katanya saat sosialisasi fasilitasi, publikasi dan dokumentasi pengawasan Pemilu 2019 di Lubukbasung, Senin.

Menurutnya banyaknya laporan ini menandakan masyarakat Agam sangat berperan dalam pengawasan selama Pemilu 2019.

Ke depan, pihaknya berharap partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan Pilkada serentak 2022.

"Peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan karena masyarakat selalu berada di lapangan," katanya.

Posisi kedua penindakan pelanggaran Pemilu 2019, tambahnya, Kabupaten Solok dengan jumlah 19 kasus yang terdiri dari laporan 17 kasus dan temuan dua kasus, Kabupaten Padang Pariaman 17 kasus terdiri dari laporan sembilan kasus dan temuan delapan kasus.

Sementara Sumbar 16 kasus terdiri dari laporan 10 kasus dan temuan enam kasus, Kabupaten Limapuluh Kota 14 kasus terdiri dari laporan tujuh kasus dan temuan tujuh kasus, Kota Padang 13 kasus terdiri dari laporan delapan kasus dan temuan lima kasus.

Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan 12 kasus terdiri dari laporan 10 kasus dan temuan dua kasus, Kabupaten Tanah Datar 11 kasus terdiri dari laporan tiga kasus dan temuan delapan kasus, Kabupaten Pasaman 11 kasus terdiri dari laporan enam kasus dan temuan lima kasus.

"Sembilan kabupaten dan kota menerima penindakan pelanggaran dibawah 10 kasus," katanya.

Ia menambahkan, total penindakan pelanggatan selama Pemilu di daerah itu 205 dengan rincian temuan 132 kasus dan temuan 73 kasus.

Ke 205 kasus itu berasal dari pelanggaran adminitrasi 10 kasus, pelanggaran pidana 101 kasus, pelanggaran etik 23 kasus, lainnya 26 kasus dan tidak diregistrasi 45 kasus.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Agam Elvys menambahkan 16 kasus laporan dari masyarakat itu merupakan dugaan pelanggaran Pemilu.

"Kita menindaklanjuti laporan itu dengan sidang Gakumlu dan hasil laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memiliki alat bukti lengkap," katanya.

Sedangkan enam temuan berasal dari tindak pidana Pemilu tiga kasus, pelanggaran kode etik dua kasus dan dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilu satu kasus.

"Semuan temuan itu telah kita sikapi semuanya," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar