BNNP sebut Agam Jalur Merah Perlintasan Narkoba di Sumbar

id lubuk basung kabupaten agam,berita narkoba agam,berita narkoba polres agam,penangkapan Markova terbaru di agam,berita sumbar

BNNP sebut  Agam Jalur Merah Perlintasan Narkoba di Sumbar

Kepala BNN Sumbar, Brigjen Pol Khasril Arifin memberikan arahan saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Agam, Selasa (10/9). (Antara/Yusrizal)

Lubukbasung (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mengatakan Kabupaten Agam merupakan daerah jalur merah perlintasan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu dan ganja ke provinsi itu.

"Ini mengingat Agam berada di tengah-tengah dan merupakan jalur lintas yang menghubungi antara Sumbar dengan Riau dan Sumatera Utara," kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumatera Barat Brigjen Pol Khasril Arifin saat melakukan kunjungan kerja ke Agam, Selasa .

Ia mengatakan, sabu-sabu itu berasal dari Riau masuk ke Sumbar melalui Kabupaten Limapuluh Kota, Payakumbuh, Agam, sampai ke kabupaten dan kota lainnya di daerah itu.

Sementara daun ganja berasal dari Aceh melalui Sumatera Utara, Pasaman, Agam dan daerah lain.

"Kita berhasil menggagalkan peredaran ganja 200 kilogram di Pasaman yang bertepatan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun, Sabtu (17/8). 200 kilogram ganja itu akan dibawa ke Solok dan akan melewati Agam," katanya.

Untuk mengurangi peredaran narkoba, tambahnya, BNNP Sumbar memutus mata rantai peredaran narkoba, melakukan kerja sama dengan internasional.

Selain itu membuat miskin jaringan dan sindikat narkoba dengan cara menyita aset mereka, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya.

"Selama 2019 kita berhasil mengungkap 21 kasus dan menyita aset sindikat pengedar sekitar Rp21 miliar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Agam Martias Wanto menambahkan pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi dan mengatasi peredaran narkoba dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Melakukan tes urine bagi aparatur sipil negara semenjak 2016 sampai 2019 dan lainnya.

"Kita setiap tahun mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan tes urine dengan harapan kasus akan berkurang," katanya.

Pihaknya juga mengusulkan untuk mendirikan BNNK ke pemerintah pusat. Saat ini lahan dan peralatan lainnya sudah disediakan.