Gubernur Sumbar dukung penuh terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh

Padang, (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan dukungan penuh terhadap terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Barat pada Forum Komunikasi dan Kemitraan tentang Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Provinsi Sumatera Barat.

"Di tingkat Provinsi kami bersama Baznas Sumbar sudah membantu menjamin masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar. Kami juga akan bersurat kepada Baznas Kota dan Kabupaten agar mereka membiayai masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN-KIS untuk jadi peserta segera. Kami juga mendorong dan mendukung pemerintah Kabupaten dan Kota yang fokus pada peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan secara finansial," ujarnya di Padang, Rabu.

Irwan menyebutkan Program JKN-KIS dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Akses pelayanan kesehatan mulai dari tingkat primer dapat dinikmati masyarakat selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

"Dulu waktu tidak ada BPJS Kesehatan, masih ada orang yang jalan ke masjid pakai tongkat karena sakit mata katarak tidak bisa melihat, kondisinya begitu saja selamanya karena tidak ada biaya untuk operasi. Padahal dengan dioperasi dia akan melihat kembali indahnya dunia. Berbeda dengan sekarang, semua bisa operasi karena biayanya dijamin BPJS Kesehatan ini luar biasa," katanya.

Terkait dengan tingginya tingkat operasi mata di Sumatera Barat, Irwan mengimbau agar petugas pemberi layanan kesehatan melakukan operasi jika memang kondisi medis pasien mengharuskan untuk operasi. Begitu juga dengan operasi pembedahan caesar ringan untuk persalinan yang mencapai 10 ribu kasus dengan realisasi biaya Rp54 miliar selama 2019 ini.

"Dari sepuluh anak saya, sembilan di antaranya dilahirkan secara normal melalui bidan karena memang istri saya tidak mau ditangani dokter laki-laki. Dari fakta itu saya berharap jangan sampai tingginya operasi caesar di rumah sakit di Sumbar ini karena dikit-dikit dokternya menyuruh caesar karena kepentingan tertentu, padahal sebenarnya bisa normal," katanya.

IP juga menyoroti tentang laporan pengaduan yang terjadi di fasilitas kesehatan. Baginya persoalan keluhan dari masyarakat harus ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan layanan menjadi lebih prima. Melalui Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan harus dipantau dan dilaporkan perkembangan layanannya demi terwujudnya pelayanan prima.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng-Jambi Siswandi yang menjadi moderator dalam forum mengatakan Pemerintah Sumatera Barat merupakan pemerintah daerah yang berkomitmen dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Kami sangat berterima kasih pada Pak Gubernur dan jajaran dinasnya yang sangat mendukung implementasi Program JKN-KIS dari rekrutmen peserta sampai kualitas layanan kesehatan,” ujarnya