Belum ada investor yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru, kata BKPM

id Ibu kota baru, investasi ibu kota baru,Online Single Submission,badan koordinasi penanaman modal,bkpm

Belum ada investor yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru, kata BKPM

Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). Sebagian dari kawasan yang masuk sebagai hutan konservasi itu nantinya akan digunakan untuk wilayah ibu kota baru. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut hingga saat ini belum ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di lokasi ibu kota baru berdasarkan data Online Single Submission (OSS).

"Belum kelihatan minat-minat investor ke arah sana kalau dilihat di OSS. Mungkin kalau di media sudah kelihatan ada investor yang tertarik untuk pembangunan, umumnya untuk pembangunan infrastruktur di sana," kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana di Jakarta, Senin.

Menurut Husen, sesuai dengan yang disampaikan Kepala BKPM Thomas Lembong, tren investasi pada 2019 diproyeksikan akan mulai menggeliat dan meningkat.

Baca juga: Hasil riset I2, ini yang dibahas warganet milenial terkait pemindahan ibu kota negara

Baca juga: Dijelaskan Menteri PUPR, seperti ini tahapan pembangunan ibu kota baru pada 2020


Peningkatan tren investasi di penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) disinyalir terjadi karena perbaikan pelayanan serta iklim investasi yang juga membaik.

"Tren 2019 ini investasi PMDN maupun PMA akan meningkat karena ada perbaikan pelayanan, juga iklim investasi juga membaik," pungkas Husen.

Pemerintah mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai kawasan calon ibu kota baru.

Baca juga: Menyusuri lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur

Baca juga: Siap-siap, 180.000 ASN dipindahkan ke Kaltim


Pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tiga kluster, pertama adalah mendesain kawasan, di mana rencana tata bangunan selesai pada 2019 atau minimal sampai 2020.

Selanjutnya pelaksana dasar jalan, air, drainase dan sebagainya dimulai pada pertengahan 2020.

"Prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota negara, kemudian pertengahan 2020 sudah masuk ke design and build. Kita mulai seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara common yaitu desain dulu baru tender tapi design and build jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah sekitar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, 19 persen akan berasal dari APBN yang terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN. (*)

Baca juga: Menteri LHK: Konsep ibu kota baru sekaligus perbaiki kondisi lingkungan

Baca juga: ASN muda wajib pindah ke ibu kota baru
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar