BPJS Ketenagakerjaan Solok targetkan kepesertaan BPU 20 ribu peserta

id BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Solok targetkan kepesertaan BPU 20 ribu peserta

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Faisal Marianas saat memberikan sosialisasi kepada kelompok tani di Sijunjung, Jumat. (ist)

Padang Aro, (ANTARA) - Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Solok, Sumatera Barat menargetkan kepsertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 20 ribu peserta tahun ini.

"Program ini merupakan rencana kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan, khususnya BPU dan kami menargetkan kepesertaan program BPU sebanyak 20.000 peserta", kata Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Faisal Marianas, saat dihubungi di Solok, Sabtu.

Untuk mencapai target ini katanya, pihaknya melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan pada Jumat pihaknya melakukannya kepada kelompok tani di kabupaten Sijunjung, di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat.

Dia mengatakan, untuk di Solok sebanyak 140 orang kelompok tani akan dilindungi dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dengan iuran hanya Rp 16.800/orang.

"Untuk Solok saja sebanyak 140 petani akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, kedepannya kita akan roadshow ke kelompok tani yang tersebar di wilayah Sawahlunto dan Sijunjung", katanya.

Dia menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Selain itu katanya, juga menjelaskan kemudahan proses klaim apabila terjadi kecelakaan kerja maupun klaim hari tua.

"Sesuai tagline BPJS Ketenagakerjaan yang selalu ingin menjadi jembatan untuk kesejahteraan pekerja," ujarnya.

Selain kepada petani pihaknya juga menyosialisasikan program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat Nagari.

Sejauh ini terdapat sejumlah perangkat desa yang mendaftarkan diri sebagai peserta melalui jalur mandiri, sehingga diharapkan dengan gencarnya sosialisasi Wali Nagari dan perangkat nagari dapat mendaftarkan diri sebagai peserta secara struktural. (*)