Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan harus ada reformasi total pengelolaan bila pemerintah benar-benar menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan. Yang mampu harus membayar lebih tinggi," kata Tulus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Tulus mengatakan daftar peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan juga perlu diverifikasi ulang. Agar lebih baik, transparan dan akuntabel, nama penerima bantuan iuran harus bisa diakses publik.
Manajemen BPJS Kesehatan juga harus membereskan tunggakan iuran dari peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54 persen.
"Bila dibiarkan, tunggakan itu akan menjadi benalu bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga akan memicu tunggakan semakin tinggi," tuturnya.
Tulus juga mengusulkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seperti puskesmas dan klinik juga diverifikasi, terutama tentang ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.
Menurut Tulus, rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir karena dapat membebani masyarakat.
"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat," katanya.
Kenaikan tarif BPJS harus diikuti reformasi pengelolaan
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kiri) berbincang sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018). Rapat tersebut membahas upaya pengendalian yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, di antaranya terkait fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, produsen dan distributor obat, serta implementasi urun biaya dalam pelayanan kesehatan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
