Pemprov Sumbar minta GAPKI fasilitasi pengembangan industri hilir sawit

id sawit

Pemprov Sumbar minta GAPKI fasilitasi pengembangan industri hilir sawit

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dan Ketua GAPKI Sumbar, Bambang. (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Padang (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit memita Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menfasilitasi pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah itu untuk menjaga stabilisasi harga.

"Sekarang perkebunan sawit hanya fokus pada hulu, sementara industri hilir sangat kurang. Kita minta GAPKI menfasilitasi," katanya usai pelantikan Kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar periode 2019-2024 di Padang, Rabu.

Menurutnya, pabrik pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel merupakan salah satu yang sangat strategis dibangun di Sumbar, karena luas lahan yang cukup luas sekitar 400 ribu hektare.

Pengembangan industri hilir itu diharapkan bisa menjaga harga sawit di tingkat petani agar tidak tidak terlalu fluktuatif bergantung pada harga pasar dunia.

Ia berjanji akan memberikan kemudahan untuk investasi pabrik biodiesel di daerah itu, termasuk menfasilitasi dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

"Sekarang tidak masanya lagi mempersulit investasi. Semua dipermudah untuk kesejahteraan rakyat juga," katanya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan hingga saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bisa mengubah persepsi negatif masyarakat tentang sawit.

"Adanya informasi negatif sawit yang merusak lingkungan, ini dihembuskan negara-negara Eropa. Bahkan mereka sudah mengadopsi aturan baru tentang penggunaan sawit di negara mereka. Intinya mereka melarang sawit dimanfaatkan di negara mereka," terang Joko.

Meski begitu GAPKI bersama perintah pusat terus melakukan upaya, salah satunya dengan membentuk tim untuk persoalan sawit yang dihembuskan negara Eropa sebagai tanaman perusak itu.

"Kami juga saling koordinasi dengan banyak stakeholder dan saling berbagi informasi, sehingga kami punya pemahaman yang sama tentang sawit. Harapannya, sawit tidak lagi dianggap sebagai barang haram apalagi di negeri sendiri," ujarnya.

Sawit sebutnya adalah kekayaan negara ini dan andalan hidup rakyat. Ada 17 juta orang yang menyandarkan hidup dari sawit di Indonesia.

Sementara, Ketua GAPKI Sumbar terpilih Bambang, mengatakan sebagai ketua baru akan meningkatkan dana CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan sawit.

"Sesuai pesan Pak Wagub tadi, kami akan meningkatkan dana CSR untuk masyarakat. Terutama di masyarakat di lingkaran 2, 3 dan 4, sebab selama ini kami baru fokus untuk lingkaran satu masyarakat sekitar perusahaan kami," ujar Bambang.

Saat ini sebutnya terdapat sekitar 414 ribu hektare lahan sawit di Sumbar. Sekitar 188 ribu hektar dikelola swasta, baik nasional atau pun asing. Sisanya swadaya masyarakat. Ke depan produksi sawit di daerah ini akan meningkat, tentunya dengan penggunaan bibit unggul.