BI luncurkan QRIS permudah pembayaran secara elektronik

Padang, (ANTARA) - Bank Indonesia secara resmi meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019.

"Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, dan saat ini tengah diberlakukan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ," kata Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama di Padang, Rabu.

Wahyu menjelaskan selama ini sudah ada beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyediakan pembayaran menggunakan barcode seperti ovo, hingga gopay.

Akan tetapi masyarakat hanya bisa menggunakan satu aplikasi saja misalnya pengguna gopay hanya bisa menggunakan pada alat yang disediakan untuk gopay, dengan adanya QRIS lebih universal dan praktis karena semuanya bisa digunakan," kata dia.

Ia menyampaikan penggunaan QRIS juga efisien karena transaksi langsung dan tidak ada masa jeda dan apapun aplikasinya dapat digunakan.

Cara penggunaan juga mudah cukup memindai barcode menggunakan telepon pintar kemudian memasukan PIN dan nominal yang akan dibayarkan, kata dia.

Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) yaitu penjual yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran.

Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.

Terkait potensi yang ada di Sumatera Barat untuk penggunaan transaksi nontunai memang belum sebanyak di kota besar lain akan tetapi peluangnya tetap ada.

Salah satunya saat ini adalah penerapaan uang elektronik untuk bus Trans Padang dan biaya masuk lokasi wisata di Bukittinggi, ujarnya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia dari lima kota di Sumbar transaksi nontunai di Sumbar sejak semester II 2014 hingga 2018 mencapai Rp5,1 triliun dan 70 persen berada di Padang.