Meski Penas dan KTNA masih tahun depan, Sumbar mulai percepat normalisasi Batang Lurus

id penas

Ilustrasi- Salah seorang wanita dari perwakilan nelayan Asean asal Thailand bersama nelayan lokal menarik pukat darat pada kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani-Nelayan (PENAS-KTNA) XV di pantai wisata kampung Jawa, Banda Aceh, Senin (8/5/2017). Kegiatan itu bertujuan untuk memperkenalkan alat tangkap tradisional Aceh yang ramah lingkungan dan masih bertahan saat ini, serta ajang berbagi informasi teknologi sektor perikanan. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pengerjaan normalisasi Batang Lurus, Kota Padang, untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Tani, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI di lokasi itu pada 2020.

"Kami harus kerjakan cepat, karena sifatnya mendesak. Untuk itu kamibutuh anggaran tambahan untuk menuntaskan normalisasi tersebut," kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) SumbarRifda Suriani di Padang, Kamis.

Setidaknya untuk menuntaskan pengerjaan normalisasi Batang Lurus membutuhkan anggaran Rp32 miliar, dengan alokasi Rp12 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov Sumbar 2019, ditambah Rp20 miliar pada 2020.

Dengan anggaran itu, diharapkan kondisi lokasi Penas Tani KTNA tingkat nasional di kawasan Air Pacah, Kota Padang, sudah aman dari banjir, mengingat selama ini kawasan itu adalah langganan banjir.

"Dengan dana itu penanganan sudah bisa sampai pada daerah timur, By Pass Air Pacah, terutama seputarkompleks Kantor Walikota Padang," katanya.

Sebelum tambahan anggaran itu, Pemprov Sumbar juga sudah mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk melanjutkan pengerjaan. Dengan begitu, normalisasi Batang Lurus dapat dituntaskan pada 2020.

"Hanya saja untuk Batang Maransi memang belum dapat dikerjakan, karena proses pembebasan lahan masih berlanjut," ujarnya.

Diakuinya, untuk menangani sejumlah sungai kewenangan Pemprov Sumbar, Dinas PSDA Sumbar membutuhkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan, seperti pembangunan prasarana sungai Batang Lurus dan Maransi Rp12 miliar.

Kemudian, rehabilitasi Checkdam Batang Tampo Rp210 juta, rehabilitasi Checkdam Batang Malana Rp210 juta, pembangunan prasarana Sungai Batang Aia Katiak Rp210 juta dan pembangunan prasarana Sungai Batang Bunut Rp210 juta.

"Alokasi itu guna meningkatkan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas PSDA, khususnya pada indikator kinerja yang realisasinya di bawah 100 persen," ujarnya.

Selain dua kegiatan itu, juga ada penanganan kawasan Batang Silaut di Tarusan dan Batang Masang di Pasaman. Penanganan itu berupa pembangunan sejumlah prasarana, seperti penguatan tebing.

Ia mengungkapkan pada 2019 PSDA Sumbar mendapatkan anggaran Rp146,7 miliar. Angka itu terbagi dalam belanja tidak langsung Rp14,8 miliar, sedang belanja langsung Rp131,8 miliar, dari jumlah itu belanja modal Rp100,09 miliar.

Dari anggaran itu terhitung 25 Juli 2019, realisasi keuangan dan fisik Dinas PSDA Sumbar mencapai 21,61 persen keuangan dan 27,66 realisasi fisik.

"Untuk realisasi kamimemang masih agak kurang, mengingat proses administrasi penandatanganan kontrak. Jadi kita harus selesaikan adminitrasi agar kegiatan dapat dimulai," ujarnya.

Meski begitu, Rifda optimistis realisasi keuangan dan fisik akan tercapai sesuai target hingga tutup tahun anggaran. "Persoalannya hanya kita lambat memulai, ada banyak persoalan selain administrasi juga pembebasan lahan,"katanya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar