EBT solusi jitu wujudkan energi berkeadilan untuk masyarakat 3T

Padang (ANTARA) - Bohon bambu yang menjulang tinggi, angin yang menerpa membawa kesejukan dan terkadang bisa menimbulkan petaka. Air yang terkadang "beringas" takala hujan bisa mendatangkan banjir. Begitu pula terik mentari menyengat badan saat musim kemarau tiba. Potensi panas bumi dan ombak laut.

Semua itu, ciptaan sang penguasa langit dan bumi, tentulah merupakan potensi sumber daya alam bisa bernilai guna sebagai sumber energi bagi manusia. Kini potensi alam itu, perlahan telah dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan mengembangkannya menjadi cahaya.

Upaya pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi bahan energi untuk memenuhi hak dasar rakyat terhadap penerangan. Khusus untuk penduduk di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Perlahan tetapi pasti sumber energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi solusi jitu untuk mewujudkan energi berkeadilan di bumi pertiwi ini, terutama bagi masyarakat di kepulauan.

Kini penduduk yang berdiam di daerah 3T sudah bisa mendapatkan penerangan yang layak sebagaimana tuntutan Undang-undang 1945 sebagaimana dalam, pasal 33 tersebut. Meskipun secara bertahap dilakukan berbagai pihak.

Potensi EBT tersedia dan bahkan malah ada yang melimpah yang secara geografis pulau-pulau, seperti halnya Kabupaten Kepulauan Mentawai, kata Pelaksana Tugas General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumbar Dispriansyah baru-baru ini.

Kini warga yang berdomisili di empat pulau utama (Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan) di kabupaten itu, sudah menikmati cahaya terang benderang ketika malam tiba. Anak-anak mereka sudah bisa belajar lebih lama dan tidak lagi berselimutkan kelam, karena tak lagi mengandalkan cahaya pelita.

Kabupaten yang berjarak sekitar 200 mil laut atau tiga jam perjalanan laut dengan kapal cepat dari bibir pantai Kota Padang. Jika dengan kapal penumpang biasa bisa memakan waktu sekitar delapan hingga 10 jam perjalan laut.

Potensi energi yang mengatakan cahaya ke rumah-rumah warga di Bumi Sikerei itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang digelontorkan Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui APBD.

Jumlat PLTS cukup banyak sampai 40-an titik yang mengaliri listrik ke rumah warga, setidaknya sudah berlangsung setidak dalam kurun empat tahun terakhir dengan kapasitas mulai 20 kilowatt peak (kwp) dan paling besar mencapai 75 kWp. Kini pohon bambu sebagai sumber biomassa, juga telah mengantarkan cahaya ke ruang-ruang rumah ribuan penduduk di daerah yang berjulukan 'Bumi Sikerei' itu.

Ia menyampaikan PLN cukup banyak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan PLTS bantuan pemerintah pusat dan provinsi di Kepulauan Mentawai. Namun ke depan, menurut dia, pembangkit yang berbahan diesel akan dikurangi, mengingat pergerakan harga dan pembatasan import.

Masa mendatang dikembangkan energi baru dan terbarukan sangat terbuka dan itupun telah dimulai. Potensi tersedia seperti bambu yang sudah mulai dikembangkan dengan tiga pembangkit dan sudah beroperasi sejak awal tahun ini di Kepulauan Mentawai.

Pengelolaan pembangkit listrik tenaga biomassa (bambu) sudah dimulai sejak Maret 2017 dengan pendanaan hibah melalui Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia, kini dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Kepulauan Mentawai.

"Kami sudah merancang program ke depan untuk pemberdayaan masyarakat Kepulauan Mentawai dalam pengembangan bambu, agar pasokan bahan baku pembangkit biomassa itu selalu tersedia," ungkapnya.

Justru itu, PLN terus kerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan masyarakat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Tahun 2019 PLN Sumbar memprogramkan membangun jaringan listrik di delapan desa, dan sembilan desa di tahun 2020.

Potensi yang bisa juga mendatangkan energi tanaman jarak, kata dia, secara kondisi wilayah cocok pula untuk dikembangkan di Kepulauan Mentawai. Selain itu, potensi sumber daya air dengan pembangunan PLTMH. Beberapa telah ada kontrak untuk pembangunan pembangkit tenaga mikro hidro itu.

"Dalam memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat di Kepulauan Mentawai, tentu tidak bisa seperti di daratan Sumbar, karena beban biaya cukup tinggi. Maka yang tepat adalah EBT," ujarnya.

Wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi urutan kedua di Sumatra memiliki potensi air untuk mengembangkan PLTMH. Melimpahnya potensi EBT, membuka peluang bertambah pasokan listrik di Sumbar.

Dispiansyah menyenutkan, posisi pertama di Sumatra yang memiliki potensi air untuk pengembangan EBT adalah Sumatera Utara. Banyaknya potensi air untuk pengembangan EBT dalam bentuk PLTMH di kabupaten/kota Sumbar, membuka peluang bagi penanam modal, ketersediaan pasokan listrik terjamin dan saat ini saja sudah surplus .

Upaya itu, kata dia, agar Rasio Elektrifikasi (RE) bisa mencapai target 99 persen pada akhir tahun depan. Hingga posisi akhir Juli 2019 RE untuk seluruh wilayah Sumbar sudah 95,23 persen. "RE hingga 100 persen jelas tidak mungkinlah dan tetap ada beberapa rumah penduduk tidak dialiri listrik," ujarnya.

Sedangkan langkah untuk mempercepat peningkatan RE di daerah tertinggal seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, program yang dilakukan PLN UIW Sumbar dengan melakukan penyambungan secara gratis ke rumah-rumah masyarkat di sana.

Manager Komunikasi PLN UIW Sumbar Remialis menambahkan, sebanyak 1.233 sambungan baru gratis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi daerah terluar, khususnya di Kabupaten Mentawai.

Peruntukan sambungan gratis itu tersebar di tiga desa di Pulau Siberut, Mentawai. Alokasi bantuan bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PLN, serta partisipasi pegawai dalam bentukan sumbangan.

Dalam waktu dekat, tambahnya, paling tidak pada September 2019 sudah bisa diresmikan yang rencananya oleh Kementerian ESDM. Langkah ini tentu akan memberi dampak terjadi kenaikan RE di Kepulauan Mentawai.

Sebab, dari beberapa program Mentawai Terang pada 2018 rasio elektrifikasi di Mentawai naik menjadi sekitar 53,69 persen dari tahun 2017 yang baru sampai pada posisi di 36,69 persen.

"Adanya penambahan sambung gratis itu, ke depan bisa mempercepat RE di Kepulauan Mentawai. Setidaknya pada momentum HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, masyarakat Mentawai mendapat Cahaya Kemerdekaan," ujarnya.

Berkolaborasi

Sesuatu perkejaan berat bila dilakukan dan diselesaikan secara bersama-sama, tentu akan terasa mudah meski secara bertahap.

Kadis ESDM Sumbar Heri Martinus mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan PLN untuk program percepatan penerangan untuk daerah 3T.

Selain itu, sebagai langkah untuk membantu masyarakat dalam penyambungan awal di daerah, Pemprov melalui Dinas ESDM telah mengalokasikan anggaran untuk 500 kepala keluarga pada 2019. Sebagian daerah sudah ada yang mengusulkan by name - by adress untuk masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan penyambungan tersebut, ungkapnya.

Ia mengungkapkan, jika dilihat dari sudut perbandingan nagari (desa adat) berlistrik, Rasio Desa Berlistrik di wilayah Sumatera Barat sudah mencapai 96,26 persen. Kendati demikian sebaran RE masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Sumatera Barat memang belum sama besar, khusus di daerah kategori 3T masih pada posisi rendah.

PT. PLN (Persero) tidak bisa juga menjangkau daerah terpencil atau pedesaan di kepulauan karena faktor geografis. Karenanya, salah satu upaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN, dibangun pembangkit listrik yang bersumber dari potensi Energi Baru Terbarukan yang tersedia dilokasi setempat, seperti Tenaga Air, Tenaga Surya, Biogas dan lainnya.

Faktor geografis menjadikan Sumatera Barat memiliki potensi Sumber Daya Air yang berlimpah, yaitu sebesar 1.100 MW, dimana Sumatera Barat memiliki 4 (empat) buah danau dan 32 sungai besar.

Dengan sumber daya alam yang potensial ini, maka sangat mungkin untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai salah satu upaya penyediaan sarana listrik bagi daerah terpencil dan pedesaan yang belum berlistrik.

Salah satu kewenangan Pemerintahan Provinsi yang diamanatkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Karena itulah, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai Sumber Daya Alam di daerah ini supaya dapat menghasilkan energi listrik. Salah satunya adalah memanfaatkan aliran sungai yang ada di kawasan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk dibangun PLTMH.

Langkah ini, kata dia, sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat pedesaan di Sumatera Barat yang belum menikmati listrik karena lokasinya berada di pelosok sehingga tidak terjangkau jaringan listrik PLN.

Tol Listrik Sumatra

PT. PLN UIW Sumatera Barat menyampaikan surplus daya listrik akan bertambah lagi pada pertengahan Agustus dan Oktober 2019, seiring selesainya tol listrik Sumatra dan beroperasinya pembangkit panas bumi Muaro Labuh.

"Selesai tol listrik Sumatra dan beroperasi pembangkit Muaro Labuh, Solok Selatan, maka keuntungan lagi bagi Sumbar, karena cadangan daya akan melebihi 200 Mega Watt," kata Pelaksana Tugas General Manager (GM) PLN UIN Sumbar Dispriansyah beberapa waktu lalu ke media ini.

Ia menjelaskan, saat ini surplus atau cadangan daya listrik di Sumbar mencapai 200 MW dan beban puncak 60 MW. Artinya dengan kondisi surplus itu menunjukkan PLN siap untuk mendukung pasokan listrik bagi industri tumbuh di Sumbar.

Jadi, pelaku industri dan calon investor tak perlu ragu dan khawatir menanamkan modal di Sumbar. Selain pasokan listrik dan PLN jamin keandalan. Jika pada tiga atau empat tahun lalu memang masih terjadi devisit daya, ungkapnya. Namun sejak setahun terakhir, umum di wilayah Sumatra sudah melebihi dan Sumbar jauh lebih baik.

Ia mengajak peluang ini harus dimanfaatkan bagi kalangan industri dan PLN UIW Sumbar juga memberi program promosi intensif produktif 30+5 persen diluar beban puncak.

Selain pasokan melimpah dan program-program promosi, juga terus berupaya perbaikan, kualitas dan kemudahan layanan. Bentuk peningkatan kualitas itu, tambah dia, sepertu pemasangan delapan sampai 10 trafo dengan kapasitas hampir 400 MVA.

Disisi keandalan kapasitas trafo sangat siap untuk mendukung industri tumbuh di Sumbar. Ada pula enam Gardu Induk akan beroperasi di wilayah itu pada tahun depan.

Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Pembangunan dan Ekonomi Muhammad Yani menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar mendukung dan apresiasi program promosi yang dilakukan PLN, sehingga dapat dimanfaatkan kalangan industri. Upaya terobosan oleh Managemen PLN UIW Sumbar, menurut dia, bagian dari upaya mendorong tumbuhnya industri di daerah ini.

"Kini tinggal para investor dan pelaku industri, tak perlu khawatir karena urusan listrik silahkan, PLN Saja," katanya sembari menambahkan, sangat penting mendorong industri-industri tumbuh di saat energi listrik melimpah, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian Sumbar lebih cepat.