Pengamat dorong produktivitas nasional sikapi perang dagang AS-China

Depok, (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Dr. Rizal E. Halim menyatakan bahwa salah satu cara menyikapi dampak perang dagang AS-China yakni mendorong produktivitas nasional dengan memperkuat sektor industri manufaktur dan memangkas inefisiensi ekonomi yang seringkali menyandera daya saing nasional.

"Upaya ini tidak hanya mengurangi efek perang dagang tetapi juga menjadi peluang mendorong kinerja perdagangan nasional. Syaratnya kinerja produktivitas industri manufaktur harus digenjot, inefisiensi baik dari sisi birokrasi maupun infrastruktur harus bisa dibenahi," kata Rizal di kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin.

Ia mengatakan peningkatan tensi perdagangan dunia akibat perang dagang yang terjadi antara AS-China telah memberi tekanan terhadap kinerja perekonomian dunia, setidaknya terhadap pertumbuhan global dan melambatnya perdagangan global.

Hal ini tentunya akan memiliki efek tularan ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Memang contagion effects pada masing-masing negara berbeda tergantung seberapa besar atau tinggi keterbukaan ekonominya, seberapa besar exposure ekonominya terhadap ekonomi global.

Untuk Indonesia, meskipun perekonomian nasional 'less exposure' terhadap ekonomi dunia mengingat mesin pertumbuhan nasional bersumber dari konsumsi domestik, namun eskalasi perang dagang AS-China akan memberi imbas pada perlambatan kinerja perdagangan yang memang dalam lima tahun ini belum membaik.

Harga komoditas akan tertekan, sementara ekspor nasional sangat tergantung pada komoditas, ini menjadi catatan serius bagi sektor perdagangan Indonesia. Berikutnya, volatilitas keuangan global juga akan berimbas pada stabilitas sektor keuangan nasional.

"Persoalan ini tentunya perlu disikapi dengan taktis dan menggunakan pendekatan pendekatan antisipatif," urainya.

Ini tentunya kata Rizal tantangan bagi Presiden Jokowi beserta kabinetnya untuk mengantisipasi efek tularan lebih dalam dari tensi perang dagang terhadap perekonomian nasional. (*)