Wujudkan keamanan siber, BSSN rangkul swasta dan akademisi

id BSSN, ajak swasta dan akademisi, bersinergi, wujudkan keamanan Siber nasional

Wujudkan keamanan siber, BSSN rangkul swasta dan akademisi

Kepala BSSN Letjen Purn Hinsa Siburian saat memberikan sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah dengan tema "Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional", di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengajak semua pemangku kepentingan, baik sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

"Pada tahun ini, BSSN berupaya menyiapkan kebijakan siber, dalam rangka membangun fungsi koordinasi pemangku kepentingan sektor pemerintah, membangun kesiapan pemangku kepentingan dalam penanggulangan insiden siber, dengan mengajak seluruh elemen secara bersama-sama agar berpartisipasi dalam pengamanan siber," kata Kepala BSSN Letjen Purn Hinsa Siburian dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah dengan tema "Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional", di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu.

Menurut dia, pengamanan siber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja melainkan harus dilakukan secara bersama sama.

"Hal ini tidak lain karena ruang siber tidak mengenal batasan ruang dan wilayah," ujarnya.

Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) ini menyebutkan, mata rantai koneksi jaringan terjalin antara link satu dengan link lain sehingga dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi oleh seluruh pemangku kepentingan pemerintah guna mendukung lingkungan siber yang aman dan kondusif.

Sistem pengelolaan aduan siber mencatat peningkatan aduan siber dari tahun 2018 sebanyak 55 aduan dan meningkat menjadi 140 aduan pada bulan Juni 2019.

"Hal ini sebagai indikator bagi BSSN untuk memperkuat ketahanan siber pada sektor pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya tim yang melakukan respon insiden atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Keberadaan CSIRT di sektor pemerintah sangat dibutuhkan guna mengelola insiden keamanan siber secara cepat dan tepat.

Pada kesempatan ini, BSSN juga melakukan grand launching GOV-CSIRT Indonesia. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan sektor pemerintah dapat memanfaatkan secara optimal layanan gov-CSIRT Indonesia serta dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor pemerintah.