Laporan masyarakat ke pusat ikut perlambat revitalisasi Pasar Pariaman

Pariaman, (ANTARA) - Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat Genius Umar mengatakan adanya laporan dari sejumlah oknum masyarakat kepada pemerintah pusat ikut memperlambat revitalisasi Pasar Pariaman, karena pemerintah setempat harus mengklariifikasi semua laporan itu.

"Pemerintah pusat selalu meminta kami untuk menjelaskan setiap laporan dari oknum masyarakat terkait Pasar Pariaman," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan setiap laporan tersebut memperlambat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait sehingga hingga sekarang pembangunan yang seharusnya dikerjakan April 2019 hingga saat ini baru akan dilaksanakan tender pengerjaan.

"Meskipun ada sejumlah laporan namun proses pembangunannya tetap terus berjalan," katanya.

Ia mengatakan semenjak ditetapkan presiden untuk revitalisasi Pasar Pariaman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta rancangan dan memperbaikinya.

Rancangan tersebut, lanjutnya mulai dari konsep bangunan berkonsep greenbuilding atau ramah lingkungan, lalu menyesuikan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatannya, serta terakhir memperbaiki rencana anggaran biaya.

Ia menyadari bahwa setiap pembangunan akan mendapatkan tantangan dari sejumlah pihak namun dia berharap masyarakat membantu pihaknya untuk mempercepat pembangunan Pasar Pariaman.

Ia menjelaskan pembongkaran bangunan pasar yang cepat dilakukan karena pihak pemerintah pusat meminta sebelum dilaksanakan pembangunan bangunan pasar harus rata dengan tanah.

Sebelumnya Pembangunan Pasar Pariaman di Kota Pariaman telah memasuki masa lelang untuk manajemen kontruksi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR senilai Rp3,3 miliar.

"Pembangunanya tinggal menunggu proses di kementerian," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Asrizal di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan pembangunan tersebut dikerjakan tahun jamak karena sempitnya waktu pelaksanaan dalam tahun ini.

Apalagi dana yang digunakan besar yaitu lebih dari Rp100 miliar sehingga memakan waktu yang lama. (*)