Solok (ANTARA) - Fraksi Golkar Indonesia Raya DPRD Kota Solok, Sumatera Barat menyoroti besarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat pada 2018 yang mencapai Rp82,6 miliar.
"Pendapatan daerah kita pada 2018 sebesar Rp565,8 miliar sedangkan belanja daerah mencapai Rp648,5 miliar. Defisit APBD kita mencapai Rp82,6 miliar," kata Juru Bicara Fraksi Golkar Indonesia Raya, Dalius di Solok, Rabu, pada sidang DPRD penyampaian pandangan umum fraksi.
Ia mengatakan orientasi belanja untuk kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan birokrasi.
Menurutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan karena langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti besarnya angka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2018 yang mencapai Rp57,6 miliar.
“Silpa masih terlalu besar, dilihat dari aspek perencanaan kegiatan yang tertunda dan tidak dapat dilaksanakan," ujarnya.
Dalius menyebutkan target yang semula sudah ditetapkan tidak terealisasi. Padahal perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh.
“Jika perencanaan kegiatan telah matang seharusnya tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan teknis,” katanya.
Menurutnya, Hal ini harus menjadi perhatian Wali Kota agar setiap OPD dapat membuat kegiatan, inovasi dan formula khusus untuk meningkatkan serapan anggaran pada 2019.
"Kalau kegiatannya bagus dan bermanfaat seharusnya terlaksana dan pasti didukumg oleh DPRD," sebutnya.
Defisit APBD, Fraksi GIR: kebutuhan rakyat lebih prioritas ketimbang belanja birokrasi
Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can memberikan pandangan umum fraksi pada Wakil Wali Kota Solok, Reinier. (Antara Sumbar/ Tri Asmaini)
