"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar ke depan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
Yorrys mengatakan Ketum Golkar ke depan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.
Dia mengatakan salah satu alasan Munas dipercepat adalah menurunnya perolehan kursi Golkar di DPR RI, yaitu dari 91 kursi menjadi 85 kursi padahal di Pemilu 2019 terdapat penambahan 15 kursi, dampak dari bertambahnya Daerah Pemilihan (Dapil).
Yorrys mengungkapkan, dalam tradisi Golkar, jabatan Ketua Umum hanya dijabat dalam satu periode, namun dirinya mempersilahkan kalau Airlangga mencalonkan diri kembali karena hak individu.
Dia menegaskan dirinya akan menentang apabila ada kader Golkar yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar untuk periode kedua karena tidak ingin partai modern seperti Golkar dikuasai satu pihak.
"Golkar adalah partai terbuka, tidak boleh dua kali menjadi Ketua Umum Golkar. Kalau ada yang bercita-cita maju untuk kedua kali, saya akan berdiri paling depan untuk melawannya," katanya. (*)
