Padang, (ANTARA) - Ombudsman perwakilan Sumbar kembali mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi agar transparan mengumumkan kuota penerimaan siswa baru tingkat SMA 2019.
"Jika tidak tersedia informasi tentang kuota penerimaan dan rombongan belajar, bisa saja jumlahnya diotak-atik untuk kelulusan siswa tertentu," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Rabu.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kuota dibuka dan diumumkan sehingga jelas berapa jumlah siswa dan rombongan belajar yang diterima.
Kemudian ia mengingatkan sekolah wajib memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi.
"Jangan sampai ada siswa yang rumahnya dekat dengan salah satu sekolah, tapi malah diterima di sekolah yang jauh," katanya.
Ombudsman menekankan untuk memastikan, sekolah bisa mengecek domisili siswa berdasarkan kartu keluarga dan minimal sudah bermukim di alamat tersebut minimal selama satu tahun.
Selain itu untuk penerimaan jalur kurang mampu harus dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar minimal 20 persen kuota untuk setiap SMA dan SMK.
Kemudian harus ada kanal aduan untuk melapor bagi siswa yang mengalami kendala, kata dia.
Ombudsman juga mengingatkan larangan pungutan atau sumbangan baik yang terkait dengan penerimaan siswa baru langsung atau yang dikaitkan dengan baju seragam dan buku.
Pungutan ini dilarang sama sekali sesuai dengan Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB, ujar dia.
Sebelumnya Ombudsman menilai Dinas Pendidikan lamban dalam membuat Pergub tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Menanggapi hal itu Ketua Satgas PPDB Dinas Pendidikan Sumbar Irman menyampaikan pihaknya memperkirakan akan melaksanakan pendaftaran siswa baru pada 24 Juni 2019.
Cegah otak-atik kelulusan siswa, Disdik diminta transparan umumkan kuota penerimaan siswa baru
Ketua Satgas PPDB Dinas Pendidikan Sumbar Irman saat bertemu dengan Ombudsman Sumbar membahas penerimaan peseta didik baru 2019 di Padang, Rabu (19/6) (Antara Sumbar/istimewa)
