BPKP didesak percepat audit RSUD, Bupati Pesisir Selatan: dua tahun kok belum selesai

id Hendrajoni,padang,pesisir selatan,sumbar,BPKP

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni berbincang dengan Kepala Dinas PU setempat, Era Sukma (tengah) dan Kepala Kejaksaan Pesisir Selatan, Yeni Puspita. (Antara Sumbar/Didi Someldi Putra)

Painan, (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera BaratHendrajoni mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit pembangunan RSUD M Zeindi Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, daerah setempat.

"Minggu lalu saya sudah menelpon pejabat BPKP menanyakan perkembangan proses audit, karena sudah hampir dua tahun kok belum selesai," kata Hendrajoni di Painan, Selasa.

Padahal hasil audit BPKPini diperlukan karena akan menentukan apakah pembangunan RSUD M Zein di Bukit Kabun Taranak dilanjutkan atau tidak.

"Jika kelamaan tentu tidak baik, apalagi sampai jabatan saya sebagai bupati berakhir, mau jadi apa nanti rumah sakit itu," sebutnya.

Secara pribadi ia menilai keberadaan rumah sakit di Bukit Kabun Taranak tidak wajar, karena lokasinya yang berada di ketinggian, hal itu berdasarkan kondisi masyarakat saat ini yang tidak semuanya memiliki kendaraan.

Kalaupun ada tidak semua kendaraan milik masyarakat dalam kondisi baik sehingga cukup berisiko jika dikendarai menuju rumah sakit yang jalannya relatif menanjak.

"Idealnya sebelum dibangun mesti ada pertimbangan-pertimbangan, tapi karena sudah dilaksanakan mau apalagi," imbuhnya.

Pembangunan RSUD M Zein di Kabun Taranak dimulai pada 2015 saat Bupati Pesisir Selatan masih dijabat oleh Nasrul Abit yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Namun ketika Bupati Pesisir Selatan dijabat oleh Hendrajoni pembangunannya dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan, padahal luasnya mencapai 12.000 meter bujur sangkar.

Anggaran pembangunan rumah sakit mencapai Rp96 miliar, anggaran puluhan miliar ini didapatkan atas pinjaman pemerintah kabupaten setempat ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar