Padang (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam perluasan program perhutanan sosial dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Selain Dinas Kehutanan, Sumbar juga melibatkan Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Peternakan dan Biro Perekonomian. Ini patut diapresiasi," kata Direktur Eksekutif Warsi Rudi Syaf di Padang, Selasa.
Banyaknya OPD yang terlibat akan memudahkan kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi dari lahan hutan yang telah dimasukkan dalam program perhutanan sosial.
Masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian atau perkebunan bisa mendapat dukungan dari dinas terkait seperti dalam penyediaan bibit gratis.
Demikian juga jika pengembangan yang dilakukan mengarah pada peternakan, Dinas Peternakan Sumbar akan bisa membantu.
"Dengan model kerja sama ini, usaha di perhutanan sosial bisa lebih cepat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rudi menilai apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar itu bisa menjadi percontohan untuk daerah lain di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan paradigma pengelolaan hutan saat ini sudah jauh lebih positif. Dahulu masyarakat sekitar hutan tidak bisa memanfaatkan potensi yang notabene ada di depan matanya.
Tetapi sekarang bisa dengan adanya program perhutanan sosial. Karena itu pemerintah daerah harus mendukung penuh program yang menguntungkan masyatakat itu.
"Kita di Pemprov sudah mulai. Ke depan bupati dan wali kota diharapkan bisa ikut berperan aktif," katanya.
Sumbar mengalokasikan 500 ribu hektare areal hutan dari total 2,3 juta hektare untuk dimasukkan dalam program perhutanan sosial.
KKI Warsi apresiasi komitmen Sumbar untuk perhutanan sosial
Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)
