Pedagangan karbon jadi bonus Perhutanan Sosial

id perdagangan karbon,Warsi,deforestasi

Direktur Eksekutif KKI Warsi Rudi Syaf bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar di Padang. (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Padang (ANTARA) - Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf menyebut pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial bisa menahan laju deforestasi sehingga berpotensi mendapatkan "bonus" perdagangan kabon (Carbon Trade).

"Evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial selama 11 tahun sejak 2007, masyarakat ternyata bisa menjaga kawasan hutan saat kewenangan itu sudah diberikan. Bahkan pada beberapa titik, deforetasi menjadi nol," katanya di Padang, Selasa (14/5).

Ia mengatakan itu dalam acara Diseminasi Nasional Penguatan Perencanaan dan Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat di Padang.

Laju deforestasi yang menurun bahkan nol menjadikan kawasan hutan bisa tetap terjaga. Dalam konsep carbon trade, hutan yang terjaga itu akan menyerap karbon yang dihasilkan oleh negara industri dan perusahaan-perusahaan besar.

Sebagai kompensasi, negara-negara maju penghasil karbon dan perusahaan itu harus membayar "jasa" menghirup karbon itu pada negara atau kelompok pengelola hutan dengan harga antara 3-12 dolar AS per ton.

"Untuk hutan alam Sumatera ini kandungan karbon perhektare antara 250-360 ton karbon per hektare tergantung kelebatan hutannya. Nanti tergantung berapa harga yang ditetapkan," katanya.

Beberapa perusahaan besar penghasil karbon di dunia sebenarnya sudah menerapkan konsep itu, salah satunya dalam konteks bisnis to bisnis dengan komunitas pengelola hutan di Lombok, Jambi dan Kalimantan.

Komunitas Bujang Raba, Jambi misalnya sudah menerima dua kali pembayaran dalam perdagangan karbon dengan perusahaan penerbangan Swedia. Harga yang ditetapkan sebesar 6 dolar AS per ton.

Namun, menurut Rudi, pedagangan karbon itu bukan tujuan, tetapi bisa dianggap sebagai bonus dalam pengelolaan kelestarian hutan melalui program perhutanan sosial.

Manfaat utama itu tetap memanfaatkan kawasan hutan untuk membantu mengatasi kemiskinan, melindungi hutan gambut, mengurangi konflik terkait sumber daya alam dan menghambat kerusakan hutan.

Perhutanan sosial sebenarnya mulai didengungkan sejak tahun 1999, namun baru mulai dilaksanakan pada 2007. Tetapi selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 hektare.

Saat ini realisasi perhutanan sosial secara nasional telah mencapai 3,07 juta hektare dan akan terus bertambah sesuai target 12,7 juta hektare.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar