Banyak BUMNag tidak aktif, DPM akan evaluasi total

id Bumnag

Kabid Ketahanan Masyarakat dan Sosbud DPM Pasaman, Juprianto Gultom. (Ist)

Lubuksikaping (ANTARA) - Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kabupaten Pasaman belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari (desa adat), malah puluhan BUMNag tersebut, kini terancam gulung tikar dan stop beroperasi karena tidak aktif.

Usut punya usut, sejumlah persoalan memang tengah menggerogoti BUMNag, mulai dari minimnya modal usaha, kualitas SDM yang rendah, kisruh kepengurusan, minim inovasi, usaha mengalami kerugian serta sederet persoalan lainnya, kata Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman Jufrianto Gultom, Selasa.

Ia mengatakan, meski sudah berjalan empat tahun tetapi perkembangan BUMNag dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan.

"Malah tidak sedikit BUMNag yang tutup karena berbagai persoalan.Sebetulnya tak ada alasan suatu BUMNag dianggap gagal berkembang jika jajaran pengurus bersama walinagari mau belajar," kata dia.

Seharusnya, kata dia, BUMNag banyak melakukan inovasi, jika ingin cepat berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya, usaha BUMNag di daerah ini hanya jalan ditempat.

"Kami (DPM) mendorong adanya inovasi yang dilakukan BUMNag di desa-desa agar berkembang. Jangan malah tutup, apalagi sampai bangkrut," katanya.

Ia juga menyalahkan peran pengawasan dari para walinagari terhadap operasional BUMNag dianggap masih kurang. Sehingga banyak diantara Walinagari tidak tahu menahu apa yang dikerjakan oleh BUMNag yang notabene dibentuk berdasarkan SK walinagari.

"Pengawasan kurang. Padahal dana yang ada pada BUMNag itu bersumber dari Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Pihaknya, kata dia, akan melakukan pembinaan teknis secara menyeluruh kepada seluruh BUMNag di daerah itu.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pasaman akhir tahun anggaran 2018.

"Rekom Dewan harus ditindaklanjuti segara. Habis lebaran ini akan kita lakukan evaluasi dan monitoring untuk seluruh BUMNag," katanya.

Kasi Bantuan Pembangunan dan Perkreditan DPM, Benhard menambahkan, ada faktor lainnya sehingga menyebabkan BUMNag di daerah itu kesulitan untuk berkembang.

Diantaranya, kata dia, alokasi anggaran untuk BUMNag masih rendah, sementara alokasi dana desa (ADD) di nagari itu lumayan besar.

"Kucuran dana kurang besar dari Walinagari. Alokasi dana berkisar Rp50 juta sampai Rp100 juta, sementara ADD di nagari lumayan besar jumlahnya. Selain itu, gaji tetap bagi pengurus BUMNag ini tidak ada, pengawasan Walinagari juga kurang," katanya.

Sejumlah BUMNag dari total 37 BUMNag di Kabupaten Pasaman, dililit sejumlah persoalan. Mulai dari kepengurusan yang mundur, kabur, ganti pengurus baru, BUMNag ada, tapi pengurusnya masih kosong serta tutup tanpa sebab.
Pewarta :
Editor: Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar