Pariaman, (ANTARA) - Pemerintah pusat membantu merenovasi 1.168 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2019 di Kota Pariaman, Sumatera Barat.
"Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp17,5 juta per rumah yang sifatnya stimulan," kata Pelaksana Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Muhammad Syukri di Pariaman, Senin.
Ia menyebutkan bantuan tersebut berasal dari dua sumber pendanaan yang pertama melalui dana alokasi khusus yang pengerjaannya melalui dinas terkait di Kota Pariaman dengan jumlah yang dibantu 168 unit rumah.
Sedangkan yang kedua yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan jumlah yang dibantu 1.000 unit rumah yang dilaksanakan oleh satuan kerja terkait.
"Kedua dana tersebut langsung diserahkan kepada warga," katanya.
Ia mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada warga miskin yang rumahnya tidak layak huni yang mana pengerjaannya juga diserahkan oleh penerima.
Ribuan rumah yang direnovasi tahun ini tersebut tersebar di seluruh kecamatan di daerah itu.
Ia berharap dengan bantuan yang bersifat stimulan tersebut maka penerima bantuan dapat mencarikan dana tambahan agar rumahnya semakin baik.
"Bisa saja warga tersebut mendapatkan bantuan dari keluarga atau warga setempat," ujarnya.
Ia mengatakan meskipun daerah itu mendapatkan bantuan renovasi 1.168 unit rumah namun masih ada rumah warga miskin tidak layak huni di daerah itu yang perlu direnovasi.
"Sekitar seribuan rumah tidak layak huni lagi perlu diperbaiki," katanya.
Berita Terkait
Wings Air: Dugaan pesawat hilang kontak di Pulau Flores tidak benar
Senin, 22 April 2024 14:37 Wib
MK nilai dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tidak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 12:41 Wib
MK: KPU tak ubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Prabowo-Gibran tidak hadiri sidang putusan PHPU Pilpres 2024 di MK
Senin, 22 April 2024 9:13 Wib
Ten Hag sebut cara MU melangkah ke final Piala FA "tidak baik"
Senin, 22 April 2024 5:13 Wib
Gubernur: Eskalasi Timur Tengah tidak berdampak langsung bagi Sumbar
Kamis, 18 April 2024 10:19 Wib
Gubernur: Pemprov Sumbar tidak anti-kritik
Rabu, 10 April 2024 20:07 Wib
Ombudsman akui tidak ada laporan masuk terkait pengaduan THR di Sumbar
Selasa, 9 April 2024 17:59 Wib