23.923 KK di Pasaman Barat terima bantuan pangan nontunai

id Bantuan pangan non tunai

Bupati Pasaman Barat, Syahiran saat sosialisasi transformasi beras sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di aula kantor bupati setempat, Kamis (9/5).

Simpang Empat, Sumbar (ANTARA) - Sebanyak 23. 923 kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akan menerima manfaat bantuan pangan non tunai pada 2019 melalui sistem warung elektronik.

"Saya minta seluruh pihak pelaksana bantuan pangan non tunai (BPNT) agar bekerja optimal yang nantinya akan disalurkan melalui E-Warung. Jangan kecewakan masyarakat," kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran saat sosialisasi transformasi beras sejahtera (Rastra) ke BNPT di aula kantor bupati setempat, Kamis (9/5).

Menurut dia, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik bekerja sama dengan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Ia menyebutkan, BPNT yang akan disalurkan melalui E-Warung akan diberlakukan mulai dari 1 Juni mendatang dengan jumlah KPM 23. 923 KK.

Untuk bansos rastra, masyarakat mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulannya tanpa biaya tebus. Sedangkan untuk BNPT, masyarakat mendapat bantuan non tunai Rp110.000 per bulan yang akan masuk dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bantuan pangan di pedagang bahan pangan berupa beras dan telur di E-Warung.]

"Nantinya akan ada 40 titik E-Warung yang akan ditempatkan di sejumlah nagari atau desa yang memiliki akses jaringan internet untuk penyelenggaraan E-Warung," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya BPNT, masalah kemiskinan di Pasaman Barat dapat ditanggulangi.

Dia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen dalam menyukseskan seluruh program terkait pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Heny Yunida juga berharap pemerintah daerah terus mendukung program sosial yang dicetuskan oleh Kementrian Sosial.

Ia juga meminta agar pihak terkait untuk mengevaluasi Basis Data Terpadu (BDT) sebelum pemberlakuan BPNT melalui E-Warung Juni mendatang.

"Saya minta petugas terkait mengevaluasi BDT sebelum penerapan BPNT nantinya agar tidak terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran," ujarnya. ***3***
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar