BKKBN ajak pemda pertahankan bonus demografi melalui KB

id BKKBN,bonus demografi

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin dalam forum kemitraan prgram KKBPK di Kota Padang, Kamis (2/5) (ANTARA SUMBAR/ Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan bonus demografi yang akan diterima dengan cara menjalankan program Keluarga Berencana (KB).

“Kami berharap bonus demografi ini bertahan lama dan jangan sampai gagal karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan serta pembangunan manusia yang tidak berjalan dengan baik,” kata dia dalam forum jejaring dan kemitraan program KKBPK di Padang, Kamis.

Menurut dia bonus demografi yang akan diraih oleh bangsa ini merupakan hasil dari pengendalian kelahiran yang berlangsung sekitar 40 tahun dan yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga agar hal ini dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama.

“Bonus demografi itu dapat dinikmati sekitar 10 hingga 15 tahun namun apabila program keluarga berencana tidak berjalan maksimal maka bonus itu hanya dapat dinikmati lima tahun saja,” kata dia.

Ia mengatakan manfaat bonus demografi ini tentunya akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang nantinya memiliki masyarakat usia produktif dan hari ini dirinya mengajak seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama-sama menjalankan program keluarga berencana.

Menurut dia saat ini program keluarga berencana di Indonesia berjalan cukup baik dengan indeks 2,3 secara nasional dan Sumbar saat ini masih 2,3.

Dia berharap agar program keluarga berencana lebih ditingkatkan lagi serta ditambah program pembangunan keluarga dengan mempersiapkan remaja mempersiapkan diri mereka menghadapi masa depan.

“Pelaku utama bonus demografi nantinya adalah remaja, tugas kita saat ini adalah memastikan mereka terhindar dari penyakit reproduksi akibat pernikahan usia anak, penyimpangan seksual, pornografi, pornoaksi dan narkoba yang mengakibatkan kecanduan dan terinfeksi HIV AIDS,” kata dia

Sementara Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin mengatakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga berjalan cukup baik dan didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten.

“Saat ini pihaknya mencoba membangun desain besar pembangunan kependudukan dan ada 10 kota dan kabupaten yang telah menganggarkan untuk program tersebut pada 2019 ini dan sisanya pada 2020 nanti,” kata dia.

Selain itu di setiap daerah juga dibangun sekolah siaga kependudukan mulai dari Kabupaten Pasaman, Sijunjung, Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, Kota Payakumbuh dan lainnya.

“Saat ini sda 34 sekolah siaga kependudukan di Sumbar sebagai langkah membangun desain besar pendudukan. Selain itu setiap kabupaten dan kota aktif dalam mengirim duta generasi berencana (genre) yang rutin diadakan setiap tahun, tahun ini dari 19 kota dan kabupaten hanya dua daerah yang tidak mengirim perwakilannya yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pasaman,” kata dia.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung penuh program dari pusat yakni Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat berjalan di seluruh kota dan kabupaten di Sumbar.

Ia mengatakan program tersebut tidak hanya fokus untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menargetkan dua anak semata namun juga memperhatikan kualitas anak sehingga muncul program terpadu pembangunan keluarga.

“Fokus tidak hanya pada jumlah anak namun kualitas sumber daya manusia yang lahir dalam keluarga tersebut,” kata dia.

Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar