210 personel polisi dikerahkan amankan rekapitulasi tingkat kabupaten Dharmasraya

Pulau Punjung, (ANTARA) - Sebanyak 210 personel Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, diturunkan untuk pengamanan penghitungan suara hasil pemilu legislatif dan presiden 2019 di tingkat kabupaten.

"Untuk personel Polri sendiri khususnya di Polres Dharmasraya kita siagakan 210 personel untuk mengamankan jalannya penghitungan suara," kata Kapolres Dharmasraya, AKBP Imran Amir di Pulau Punjung, Selasa.

Ia berharap peserta pemilu dan pendukung masing-masing calon dapat menjaga situasi keamanan selama proses rekapitulasi berlangsung tanpa ada tindakan yang dapat merugikan orang banyak.

Menurut dia situs keamananan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih aman dan terkendali pascapemlilu serantak 17 April 2019. Begitu juga selama penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Sementara, Sekretaris KPU Dharmasraya, Yenrizal Effedi mengatakan penghitungan suara tingak kabupaten dilangsungkan di Auditorium Dara Jingga Universitas Dharmas Indonesia. Penghitungan dimulai pukul 10.00 WIB hari ini

Ia mengatakan penghitungan suara tingkat kabupaten ditargetkan selesai pada Rabu (1/5). Selanjutnya logistik pemilu akan dikirim ke provinsi untuk rekapitulasi tahap selanjutnya.

Proses penghitungan suara dihadiri masing-masing saksi partai politik, saksi pasangan calon, saksi DPD, Bawaslu, Forkopimda, PPK, hingga undangan lainnya, kata dia.

"Penghitungan memakan waktu dua hari, hari ini dan besok. Kalau satu hari tidak cukup," kata dia.

Menurut dia penghitungan suara memungkinkan berlangsung sampai malam hari. Hal itu dibolehkan asal ada kesepakatan bersama para saksi partai politik peserta pemilu.

"Direncakan sampai malam, bahkan mungkin sampai tengah malam. Tidak apa-apa, asal ada kesepakatan diundur atau ditunda," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya memastikan mengawal penghitungan suara pemilu legislatif dan presiden 2019 hingga tingkat kabupaten untuk mencegah terjadinya kecurangan.

"Pengawasan kami lakukan mulai dari proses rekap di kecamatan sampai dengan pengiriman logistik kembali ke gudang KPU," kata Koordinator Devisi Pengawasan, Humas, Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Dharmasraya, Laila Husni. (*)