Padang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat menemukan indikasi pelanggaran dalam proses pencoblosan pada 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah itu dan akan merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.
"Kita sedang mendalami temuan ini. Indikasinya ada. Kalau terbukti kita rekomendasikan pemungutan suara ulang pada 15 TPS tersebut," kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efrimen di Padang, Kamis.
Temuan pelanggaran di 15 TPS itu tersebar pada lima kabupaten/kota di antaranya Solok Selatan, Pasaman, Bukittinggi, Sijunjung, Limapuluh Kota.
Indikasi pelanggaran itu sebagian besar adalah adanya warga luar Sumbar yang mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau memiliki surat pindah memilih (A5).
Ia menyebut memang ada mekanisme bagi yang memiliki KTP elektronik untuk memilih meski tidak masuk dalam daftar, tetapi syaratnya adalah mencoblos di TPS sesuai alamatnya.
"Mereka masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Temuan kita, syarat itu tidak terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris KPU Sumbar, Firman mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu.
Jika nanti rekomendasi itu diberikan, KPU akan memproses sesuai dengan aturan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui adanya temuan tersebut namun menurutnya dari segi jumlah tidak signifikan karena total TPS di daerah itu 16.350 sementara yang bermasalah hanya 15 TPS.
"Jadi secara umum, pelaksanaan Pemilu 2019 di Sumbar bisa disebut aman dan lancar," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Gubernur Sumbar cabut SK Perpanjangan Jabatan Komisioner KI 2019-2023
Jumat, 5 Januari 2024 20:22 Wib
Mahfud MD kenakan baju putih yang disiapkan untuk Pilpres 2019
Kamis, 19 Oktober 2023 12:41 Wib
Ekos Albar resmi jabat Wakil Wali Kota Padang 2019-2024
Rabu, 10 Mei 2023 5:05 Wib
Urutan daerah pemilihan Solok Selatan sama seperti Pemilu 2019
Selasa, 21 Maret 2023 21:07 Wib
KPK Tahan10 Anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019
Rabu, 11 Januari 2023 12:40 Wib
Ketua DPRD Sumbar sosialisasi Perda Nomor 2 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Sabtu, 3 September 2022 8:01 Wib
Sejak 2019, Pemkot sediakan beasiswa Padang Panjang Juara
Rabu, 31 Agustus 2022 22:26 Wib
Kejagung tangkap DPO kasus korupsi KNPI Bukittinggi yang kabur sejak 2019
Sabtu, 16 Juli 2022 20:13 Wib