Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas yakin tidak akan ada "people power" terkait dengan hasil Pemilihan Presiden 2019.
"Saya yakin tidak ada 'people power'. Toh sudah ada mekanisme konstitusional bila ada yang keberatan dengan hasil pemilu," kata Robikin di Jakarta, Rabu.
Menurut Robikin, hukum memberi ruang yang cukup bagi yang keberatan terhadap hasil pemilu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Itu cara yang sah di negara hukum demokratik sebagaimana ditentukan UUD 1945," ujar Robikin.
Penggunaan mekanisme konstitusional adalah cermin masyarakat dan bangsa yang berbudaya, tambah Robikin.
Di sisi lain, lanjut Robikin, peran para pemimpin juga akan menentukan, apakah masyarakat akan tenang atau sebaliknya dalam menyikapi hasil pilpres.
Menurut Robikin, masyarakat Indonesia umumnya masih sangat terpengaruh oleh perilaku para elite, para tokoh dan pemuka agama, termasuk tokoh berpengaruh di dunia maya, media sosial.
"Elite politik, tokoh masyarakat, dan pemuka agama harus memberi teladan kepada masyarakat. Sikap kenegarawanan mereka akan memengaruhi perilaku masyarakat kebanyakan," tutur Robikin.
PBNU tak yakin terjadi "people power" terkait hasil Pilpres 2019
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas. (PBNU)
