Jakarta (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum pada periode Januari sampai dengan 15 April 2019.
KASN bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di daerah-daerah mencatat terjadi 128 laporan. Sebanyak 85 laporan di antaranya sudah diproses ke pejabat pembina kepagawaian (PPK), 42 kasus sedang dilakukan pendalaman, dan satu kasus sedang ditindaklanjuti oleh instansi.
"Kami koordinasi dengan Bawaslu, benar atau tidak. Karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk melihat dahulu, nanti baru dilihat apakah terjadi pelanggaran Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ASN, atau dua-duanya, pemilu dan ASN," ujar Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan I Made Suwandi, di Jakarta, Selasa.
Terdapat lima provinsi dengan kasus pelanggaran terbanyak di Sulawesi Selatan sebanyak 30 kasus, 15 kasus di Jawa Tengah, 14 kasus di Sulawesi Tenggara, 10 kasus di Sulawesi Barat, dan 7 kasus di Jawa Timur, menurut data KSAN dan Bawaslu.
Menurut Made, kasus pelanggaran netralitas untuk Pemilu 2019 tidak sebanyak dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) karena pemilu anggota legislatif dan pilpres tidak berdampak langsung pada kesejahteraan ASN.
Dalam pilkada sebelumnya, KSAN mendapatkan laporan 508 kasus dari beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Jumlah tersebut, menurut Made, lebih sedikit daripada Pemilu 2019. Namun, pelanggaran masih terjadi karena faktor pimpinan daerah.
"Ada korelasi yang kuat antara pilkada dan orang tidak netral karena terkait dengan jabatan. Akan tetapi, begitu pileg dan pilpres, logikannya di mana? Logikanya adalah kepala daerah yang menyuruh dia (ASN), itu persoalannya karena kepala daerahnya punya kepentingan," ujar Made.
Pileg dan Pilpres 2019 akan diadakan pada hari Rabu, 17 April 2019, serentak di seluruh Indonesia. (*)
Berita Terkait
KPI ingatkan Lembaga Penyiaran jaga netralitas Pemilu 2024
Rabu, 14 Februari 2024 8:21 Wib
Pemkot Bukittinggi minta ASN jaga netralitas jelang Pemilu
Senin, 12 Februari 2024 11:26 Wib
MRPTNI imbau Perguruan Tinggi jaga netralitas dalam Pemilu 2024
Rabu, 7 Februari 2024 23:49 Wib
Nawakara siap jadi mitra strategis Polri jaga kamtibmas dan netralitas Pemilu
Rabu, 7 Februari 2024 15:29 Wib
Gubernur respon temuan Bawaslu Sumbar terkait netralitas ASN
Selasa, 6 Februari 2024 12:34 Wib
Bawaslu Sumbar tindaklanjuti dua kasus pelanggaran netralitas ASN
Senin, 5 Februari 2024 17:53 Wib
Anies minta pakar hukum TN kaji pernyataan Presiden terkait netralitas
Kamis, 25 Januari 2024 15:33 Wib
Pemkab Solok minta ASN jaga netralitas pada Pemilu 2024
Kamis, 11 Januari 2024 11:52 Wib