Cenderung jadi praktik kecurangan, Bawaslu Solok Selatan perketat pengawasan masa tenang pemilu

id Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

Cenderung jadi praktik kecurangan, Bawaslu Solok Selatan perketat pengawasan masa tenang pemilu

Ketua Bawaslu Solok Selatan memimpin M Ansyar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang yang diikuti oleh seluruh Panwascam dan Pengawas TPS di daerah itu di Padang Aro, Jumat (12/4). (Antara Sumbar/Erik IA)

Padang Aro, (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat M Ansyar mengingatkan agar pada masa tenang pengawasan diperketat, karena masa ini cenderung terjadi praktik kecurangan untuk saling menjatuhkan di antara sesama peserta.

"Kecurangan yang cenderung terjadi saat masa tenang berupa politik uang, propaganda isu SARA, penyebaran berita bohong bahkan berpotensi terjadi benturan kekerasan antarmassa pendukung peserta pemilu," katanya saat apel patroli pengawasan anti-politik uang pada masa tenang di Padang Aro, Jumat.

Dia mengatakan masa tenang merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta pemilu.

Persoalan yang sering dihadapi setiap penyelenggaraan pemilu katanya, kecenderungan peserta dan calon menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik, termasuk melibatkan uang dalam jumlah yang tidak rasional.

Untuk mengungkap permasalahan ini kata dia, terkendala karena tidak adanya masyarakat yang mau menjadi saksi.

"Ketika kami mendapat informasi awal dan kemudian ditelusuri tetapi saat dilapangan tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan," katanya.

Ketua KPU Solok Selatan Nila Puspita mengatakan, masa kampanye akan berakhir pada Sabtu 13/4.

Selama masa kampanye kata dia, tidak ada pelaksanaan rapat umum di Solok Selatan hanya sebatas tatap muka dan pertemuan terbatas.

"Sekarang ini kami sedang mempersiapkan proses pendistribusian logistik," katanya.

Kasat Intel Polres Solok Selatan IPTU Nofri, mengatakan, selama masa kampanye pihaknya mengeluarkan 112 lembar STTP dari berbagai Partai politik.

Sedangkan untuk daerah rawan ada 15 TPS karena kondisi geografis yaitu jarak tempuh serta harus menggunakan akses air.

"Untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara kami menurunkan 194 personil," ujarnya. (*)